RELASI KEKUASAAN DAN ALIRAN UANG DALAM BISNIS PANTI PIJAT (Studi Fenomenologis Pada Beberapa Panti Pijat yang melakukan Praktek Prostitusi di Kecamatan Oebobo, Kota Kupang)

CHRISTINE ERIKA MEKA, Drs. Soeprapto, S.U.

2012 | Tesis | S2 Sosiologi

Praktek prostitusi merupakan salah satu fenomena sosial yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku umum. Aktivitas prostitusi sebagai suatu fenomena sosial, selain dibenci juga disenangi oleh masyarakat. Akibatnya tidaklah mengherankan bila bisnis seks baik yang terang-terangan maupun yang terselubung telah merebak demikian luas seperti di kota-kota besar, tempat-tempat hiburan malam (panti-panti pijat), bisnis maksiat ini tumbuh dengan subur. PSK dikenakan ancaman sanksi hukuman di bawah Hukum Pidana, namun pada saat yang sama prostitusi dilegalisasi di bawah peraturan-peraturan perindustrian. Dengan adanya kontradiksi antara kelegalan perusahaan-perusahaan “pelayanan personal” dan ketidaklegalan prostitusi, relasi kekuasaan dalam prostitusi cenderung menjadi kompleks dan beragam. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : “Bagaimana Relasi Kekuasaan dan Aliran Uang dalam Praktek Prostitusi di Panti Pijat di kecamatan Oebobo, Kota Kupang”. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam prostitusi yang berlangsung pada panti-panti pijat di wilayah Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. (2) mengetahui bagaimana relasi kekuasaan yang terjadi dalam prostitusi pada panti-panti pijat di Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. (3) mengetahui aliran uang dalam prostitusi pada pantipanti pijat di Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi yang secara langsung dilakukan di tiga panti pijat yang ada di wilayah Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Untuk keperluan mengumpulkan data dalam penelitian ini, selain menggunakan studi kepustakaan juga dilakukan wawancara langsung secara mendalam dengan para informan dan sekaligus observasi di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pihak-pihak yang terlibat dalam prostitusi pada tiga panti pijat di wilayah Kecamatan Oebobo, Kota Kupang antara lain para therapist/PSK, tamu/pelanggan dan germo/mami. Relasi kekuasaan dalam praktek prostitusi di panti-panti pijat Kecamatan Oebobo dikontrol oleh mami baik atas mobilitas sosial, kerja dan penghasilan mereka. Selain itu ada beberapa pihak yang ikut mengambil bagian dari bisnis prostitusi yang berkedok panti pijat ini, yaitu aparat pemerintah daerah dan aparat kepolisian yang seakan-akan membiarkan saja bisnis prostitusi ilegal ini berlangsung padahal jelas para. Preman adalah pihak yang turut membantu kelancaran aktivitas di panti-panti pijat ini dan mereka mendapat imbalan untuk itu. Yang berikut adalah sopir taxi, yaitu pihak yang menghubungkan tamu dengan mami, dan mereka mendapat imbalan untuk itu, baik dari tamu maupun dari therapist/PSK itu sendiri. Pendapatan yang diperoleh para therapist/PSK baik dari jasa memijat maupun dari aktivitas prostitusi tidak sepenuhnya menjadi hak mereka (PSK). Mereka (therapist/PSK) diwajibkan membagi hasil dengan para germo/mami tersebut. Pada panti pijat TR sesuai perjanjian para therapist/PSK harus membagi pendapatannya dengan mami sebesar 60 : 40, sedangkan pada panti pijat HR dan SK sama, yaitu harus berbagi pendapatan sebesar 50 : 50. Bagian yang menjadi hak mami, harus teralokasi lagi untuk aparat Pemerintah Daerah sebesar Rp 1.500.000 /bulan, aparat Kepolisian sebesar Rp 1.000.000/bulan dan preman sebesar Rp 500.000/bulan. Sedangkan sisanya menjadi milik pekerja, yang harus dipotong lagi dengan setoran wajib harian dan bulanan.

Prostitution is one form of social phenomenon which is against the social norms in society. Aside from being hated, prostitution as social phenomenon is also being liked by society. As result, it is no wonder if sex business both open and disguised has been wide spread such as in the big cities and night clubs (massage parlors), this immoral business grows well. Commercial Sex Workers (PSK) liable to penalty under Criminal Law, but in the same time prostitution is legalized under industry regulations. By the existence of contradiction between legality of “personnel service” companies and illegality of prostitution, the relation of power in prostitution tends to become complex and various. Based on those backgrounds, problem can be formulated as follows: “How the relation of power and money flow in massage parlor prostitution in Oebobo sub-district, Kupang city is”. This research aims: (1) to discover the related parties in massage parlor prostitution in Oebobo sub-district, Kupang city, (2) to find out how the relation of power that occur in massage parlor prostitution in Oebobo sub-district, Kupang city, (3) to know the money flow in massage parlor prostitution in Oebobo sub-district, Kupang city. This research uses qualitative phenomenological approach which is conducted directly in three massage parlors in Oebobo sub-district, Kupang city. This research for the purposes of collecting data aside from using literature study also conducting deeply interview with the informants and doing observation in the research site. The result of the research shows that the related parties in the three massage parlor prostitution in Oebobo sub-distrit, Kupang city, among others are the therapist/PSK, the guest/customer and the pimp/mami. The relation of power in massage parlor prostitution in Oebobo sub-district is controlled by the pimp either on social mobility, work, and income. Aside from that there are some parties who involved participating in prostitution business under the disguise of massage parlor namely local government officials and police officers that seemed to just let this illegal prostitution business go on. The civilians are also the ones who help to smooth the activities in massage parlors and they get paid for it. The next one is taxi driver who connect the guest to the pimp and they get tips for it, both from the guests and the therapist/PSK herself. The income of the therapist/PSK earn both from massage service and prostitution activity does not fully belong to them (PSK). They (therapist/PSK) are obliged to share their income with their pimp/mami. In TR massage parlor, according to the agreement, the therapist/PSK must shared their income with the pimp at 60 : 40, meanwhile in HR massage parlor is same with SK massage parlor that is their income must be shared at 50 : 50. The share of the pimp still must be allocated which is for The Local Government Officials is Rp 1.500.000/month, Police Officers is Rp 1.000.000/month and the civilian is Rp 500.000/month. Meanwhile the rest belongs to the workers, but it is still deducted by daily and monthly payment obligation.

Kata Kunci : kekuasaan, uang dan prostitusi