PENERAPAN KONVENSI HAK ANAK DALAM UPAYAMEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAKPELAKU TINDAK PIDANADI INDONESIA

FERI FERDIANSYAH, Heribertus Jakatriana, SH.LLM.MA

2012 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Masalah perlindungan terhadap anak juga menyangkut perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak diatur dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak tahun 1989. Konvensi Hak-Hak Anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai anak. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukan masing-masing hak-hak sipil dan politik, ha-hak ekonomi, sosial dan budaya. Secara garis besar Konvensi Hak Anak dapat dikategorikan sebagai berikut, pertama penegasan hak-hak anak, kedua perlindungan anak oleh negara, ketiga peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana di Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip dasar dalam Konvensi Hak Anak 1989. penelitian ini bersifat deskriptif artinya melalui hasil penelitian ini, diharapkan mampu memperoleh gambaran menyeluruh dan sistematis mengenai penerapan konvensi hak anak dalam perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia. Ditinjau dari tujuannya penelitian ini adalah penelitian normatif dimana penelitian dilakukan terhadap suatu aturan hukum internasional dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder. Data yang diperoleh dari penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu hanya mengambil data yang bersifat khusus, berkualitas serta berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Penerapan perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak dalam rangka mewujudkan tujuan restorative justice sebagai salah satu alternatif pelaksanaan pemidanaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Meskipun demikian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 belum sepenuhnya mengikuti / mengacu pada Konvensi Internasional khususnya Beijing Rules, karena keputusan diversi digantungkan kepada persetujuan korban. Artinya jika dalam proses upaya diversi korban tidak menyetujui, maka aparat penegak hukum (polisi, Jaksa dan hakim) tidak dapat membuat keputusan diversi. Hal ini bertentangan dengan peraturan Administrasi peradilan bagi anak (Beijing Rules).

The issue of child protection is also related to the protection of children in conflict with the law. Legal instrument governing the protection of children's rights set out in the UN Convention on the Rights of the Child in 1989. Convention on the Rights of the Child is an instrument that contains a formulation of universal principles and norms of the legal provisions regarding children. Convention on Rights of the Child is an international treaty on human rights that include each of the civil rights and political ha of economic, social and cultural rights. Broadly speaking, the Convention on the Rights of the Child can be categorized as follows, the first affirmation of the rights of children, both child protection by the state, as well as the role of third parties (government, public and private) to ensure respect for children's rights. This study aims to identify and analyze the protection of child offenders in Indonesia based on the basic principles of the Convention on the Rights of the Child 1989. This research is descriptive meaning through the results of this study, is expected to obtain a thorough and systematic application of the convention on children's rights in the protection of children as perpetrators of crime in Indonesia. Judging from the goal of this research is normative where research carried out on a rule of international law by examining library materials or secondary. Data obtained from this study further analyzed qualitatively that only retrieve data that is specific, and quality-related issues are discussed. Implementation of child protection in conflict with the law has been set out in Law No. 12 Year 2011 on the Juvenile Justice System in order to realize the goal of restorative justice as an alternative implementation of the punishment for children in conflict with the law. Nevertheless Act No. 12 of 2011 is not fully follow / refer in particular Beijing International Convention Rules, because the decision to consent of the victim is hung diversion. This means that if in the effort to diversify the victim does not approve, then the law enforcers (police, prosecutors and judges) can not make a decision diversion. This is contrary to the rules of justice for children Administration (Beijing Rules).

Kata Kunci : perlindungan hak anak, konvensi hak anak