TINJAUAN YURIDIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM JAMINAN KESEHATAN DAERAH TERHADAP OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG KESEHATAN

DIAN KUS PRATIWI, Dwi Haryati, S.H., M.H.

2012 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui isi muatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 13 Tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah dalam mengakomodir kepentingan masyarakat akan jaminan kesehatan, untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No.13 Tahun 2010 terhadap optimalisasi pelayanan publik dibidang kesehatan, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No.13 Tahun 2010 serta upaya yang dilakukan terhadap optimalisasi pelayanan publik dibidang kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris, yang dimaksudkan untuk mencari data lapangan dan data kepustakaan yang kemudian dikaji dengan norma-norma hukum yang ada. Melalui pengkajian ini diharapkan dapat diperoleh data yang akurat mengenai permasalahan dengan aturan dan norma-norma yang berlaku. Cara memperoleh data yakni melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Dengan menggunakan alat penelitian berupa wawancara dan kuesioner. Data disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Data yang relevan yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan di kaji lebih lanjut dan dihubungkan dengan asas serta norma yang belaku, yang kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa isi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 13 Tahun 2010 telah mengakomodir kepentingan masyarakat akan jaminan kesehatan, yakni masyarakat yang belum mempunyai jaminan kesehatan baik keluarga miskin, rawan miskin maupun peserta mandiri. Dalam Implementasinya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 13 Tahun 2010 telah berjalan dengan baik dan meski tidak sepenuhnya optimal dikarenakan adanya beberapa kendala yang dihadapi. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 13 Tahun 2010 dengan program Jaminan Kesehatan Daerah dalam hal pembiayaan tidak mengalami kendala yang berati, kendala yang di hadapi lebih kepada sarana maupun prasarana penunjang penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Daerah dan upaya yang dilakukan yakni tetap mengoptimalkan sarana prasarana yang ada guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

The purpose of this legal research is to discover the content of the Regional Regulation of Bantul Regency Number 13 Year 2010 concerning The Regional Health Insurance System in accommodating the community’s needs for health care, to find the implementation of Bantul Regional Regulation Number 13 Year 2010 in optimizing public health services, to find the challenges in the implementation of Bantul Regional Regulation Number 13 Year 2010 and the effort to solve the problems as well as conducting in optimizing public health services. This research is an empiric study of normative law, intended to search the literature datas and the field datas, and then analyzed by existing of the legal norms. We expect to obtain accurate data of challenges and existing norms and regulations through this review. The Datas are gathered through field studies and literature review, using questionnaires and interviews. The Datas are presented descriptively and analyzed qualitatively. Relevant datas were obtained through field research and literature review and linked to the principles and existing norms , and then compiled in a systematic order to obtain a conclusion and the answer of the problem. The result showed that the content of Bantul Regional Regulation Number 13 Year 2010 has accommodated the needs of the community for health insurance, specifically those who do not have health insurance, including the impoverished, those living below average economy, as well as independent members of community. In the implementation, Bantul Regional Regulation No. 13 Year 2010 has managed to operate well but not fully otimazed because its have some challenges in the implementations. The implementation alongside with the Regional Health Insurance program has not met any significant challenges in terms of funding; greater challenges lie in the program facilities and infrastructure, as well as during efforts conducted to optimize the existing facilities and infrastructure in order to provide quality services for the community.

Kata Kunci : Jaminan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan