IMPLIKASI PENDAERAHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN & PERKOTAAN DI KABUPATEN PURWOREJO

R. Achmad Kurniawan Kadir, Drs., Dr. Nunuk Dwi Retnandari

2012 | Tesis | S2 Magister Adm. Publik

Tesis ini membahas implementasi Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagai pajak daerah pada Kabupaten Purworejo pada tahun 2013 khususnya mengidentifikasi keuntungan dan kerugian maupun kendala dan hambatan yang akan dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis manfaat dan biaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai pajak daerah akan memperkuat struktur derajat kemandirian fiskal daerah di samping dapat menambah kemampuan keuangan daerah melalui penyesuaian tarif dan Nilai Jual Obyek Pajak. Peneliti menyarankan agar pelaksanaan pendaerahan PBB P2 tidak ditunda lagi dan segera mempersiapkan kebijakan dan mengimplementasikannya dalam hal kelembagaan, sarana prasarana, sumberdaya manusia, tempat pembayaran, instrumen kebijakan teknis dan penetapan tarif agar pendaerahan PBB P2 pada Kabupaten Purworejo pada tahun 2013 dapat berjalan dengan lancar sesuai indikator yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

This thesis discusses the implementation of decentralising land and building tax esepecially rural and urban areas (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan) in Purworejo in 2013, to identify its advantage dan disadvantage and also the impact to be faced. The research method used is descriptive qualitative that analyzed by the benefits and costs. The results showed that the implementation decentralising land and building tax esepecially rural and urban areas (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan) as a region tax will strengthen the structure of the degree of local fiscal autonomy in addition to increase the financial capacity of the region through tariff adjustments and Tax Object Sale Value. Researcher suggests that the implementation decentralising land and building tax esepecially rural and urban areas (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan) is not delayed again. The Government must immediately prepare and implement policies in terms of institutions, infrastructure, human resources, place of payment, technical and policy instruments, and tariff of that tax. So the land and building tax esepecially rural and urban areas as decentralized in Purworejo in 2013 to run smoothly due to appropriate the indicators that have been regulered by the Government.

Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, kemandirian fiskal, Kabupaten Purworejo