URGENSI PENGATURAN PROVINSI KEPULAUAN DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

BILL NOPE, Dr. Enny Nurbaningsih, SH. M.Hum

2012 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Perjalanan desentralisasi simetris yang berawal pada masa reformasi dan dipayungi UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah terbukti belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemberantasan kemiskinan dsbnya. Hal ini terbukti pada sejumlah provinsi berkarakter kepulauan yang kurang mendapat perlakuan adil dan selaras dengan provinsi lainnya. Beberapa pemerintah provinsi ini, dalam penyelenggaraan pemerintahannya, dihadapkan pada beragam persoalan seperti terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dasar, terbatasnya kemampuan keuangan daerah, rendahnya kualitas sumber daya manusia, mahalnya rentang kendali pemerintahan, rendahnya akses pendidikan dan kesehatan yang berdampak pada lambatnya akselerasi pembangunan. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, dengan menggunakan beberapa pendekatan antara lain: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Data dan bahan hukum yang telah dikumpulkan, diolah sehingga tersusun secara runut dan sistematis agar memudahkan peneliti melakukakan analisis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa beberapa provinsi berkarakter kepulauan perlu diberikan pengakuan yuridis dan perlakuan khusus dalam sebuah undang-undang khusus yang mengatur tentang provinsi kepulauan. Undang-undang khusus tentang provinsi kepulauan ini akan mempertegas implementasi Negara Indonesia sebagai Negara Kepulauan, dan akan berdampak positif pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, kualitas pelayanan publik, dan mempercepat akselerasi pembangunan.

The journey of symmetrical decentralization that began in the time of the reformation and embedded under Act 22 in the year of 1999 on Local Government has been proved not able to improve the welfare of society, to improve the quality of public services, eradication of poverty and so on. This is proven in the several provinces of archipelagic characterized that received less fair treatment and equal with other provinces. Some of the provincial governments in the implementation of administration, confronted with various problems such as lack of basic facilities and services, the lack of local financial capacity, the lack quality of human resources, the high span of control of administration, the lack of access to education and health affecting the slow acceleration of development. This research is legal empirical study, and using several approach such as: legislation approach, conceptual approach, and comparative approach. The data and legal materials that have been collected, processed so that tracely and systematically arranged to facilitate researchers conduct the analysis. The result of this research indicates that several provinces of archipelagic characterized should be given legal recognition and special treatment in a specific legislation governing the archipelagic province. This Specific legislation on the archipelagic province will reinforce the implementation of the State of Indonesia as an archipelagic state, and will have a positive impact on improving the quality of life of society, the quality of public services, and increase the development acceleration. Key word : archipelagic province, local government, special region, recognition.

Kata Kunci : provinsi kepulauan, pemerintah daerah, daerah khusus, pengakuan.