PENGGUNAAN HAK VETO ANGGOTA TETAP DEWAN KEAMANAN PBB DALAM PENERIMAAN CALON ANGGOTA BARU PBB (Studi Kasus Keanggotaan Palestina)

Elisabeth Nirmala Sari Bota Tukan, Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M.

2012 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini diajukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah, Pertama apakah Palestina telah memenuhi persyaratan keanggotaan yang ditetapkan oleh Piagam PBB?, kedua bagaimanakah implementasi hak veto dalam hal aplikasi keanggotaan calon anggota PBB?, dan ketiga apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan Hak Veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB terhadap aplikasi keanggotaan Palestina? Penelitian ini merupakan penelitian normatif, sehingga metode yang dipergunakan adalah metode penelitian normatif. Penelitian ini mengkaji pengaturan tentang hak veto anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang terdapat dalam Piagam PBB dan penggunaannya terhadap aplikasi keanggotaan Palestina. Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Palestina telah memenuhi persyaratan keanggotaan yang diatur dalam pasal 4 Piagam PBB, dan hal tersebut juga telah ditegaskan oleh Komisi Anggota Baru PBB. Akan tetapi, aplikasi Palestina tersebut terhalang oleh hak veto yang diatur dalam pasal 27 Piagam PBB dan dipergunakan secara tidak tepat oleh Amerika Serikat, yaitu dengan alasan-alasan yang tidak selalu berkaitan dengan kriteria atau syarat-syarat keanggotaan yang terkandung dalam pasal 4(1) Piagam PBB dan dalam bentuk veto tersembunyi (hidden veto). Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan veto oleh Amerika Serikat tersebut adalah faktor legal dan prosedural serta faktor politis. Keanggotaan PBB memiliki makna yang penting bagi Palestina, oleh karena itu meskipun aplikasi keanggotaannya terhambat, Palestina dapat meminta peningkatan status dari observer menjadi permanent observer atau non member state dan kembali mengajukan aplikasinya dikemudian hari.

The proposed of this research is to answer the problems occur on it. The Problems are, first, “whether the Palestine have met the membership requirements provided in the UN Charter?”, second, “how the implementation of the right of veto in the case of candidates’s application for UN membership?”, and third, “what factors that influence the exercise of the veto right by the UN permanent member of Security Council against the palestine application for membership?. This is a normative research, therefore the method being used is a method of normative research. This research examines the UN Charter regulation of veto right of UN permanent member against the Palestine application for membership. From the result, the author conclude that the Palestine have met the membership requirement provided in the article 4(1) of the UN Charter, and it has also been affirmed by the UN Committee on the Admission of New Members. However, the application is hindered by the exercise of veto right provided by article 27 of UN Charter and improperly use by United States of America on the grounds that do not always related to the criteria of article 4(1), and in the form of Hidden Veto. Factors that affect the exercise of veto right by United States of America is legal and procedural factors, also political factors. The UN membership has an important meaning for Palestine, eventhough the membership application is hampered, the author suggest the Palestine to request an enhancement status of Observer to Permanent Observer or Non-Member State and re-submit its application in the future.

Kata Kunci : Hak Veto, Keanggotaan PBB, Palestina