KEKUASAAN MENURUT TAQIYUDDIN AN-NABHANI DALAM TINJAUAN ETIKA POLITIK

MOHAMAD TOPAN, Dr. M. Mukhtasar Syamsuddin,

2012 | Tesis | S2 Ilmu Filsafat

Judul penelitian ini adalah Kekuasaan Menurut Taqiyuddin An-Nabhani dalam tinjauan Etika Politik. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dan menjelaskan legitimasi kekuasaan yang menjadi dasar konsepsi kekuasaan menurut Taqiyuddin An-Nabhani ditinjau dari teori etika politik, dan memahami relevansi konsep kekuasaan Taqiyuddin An-Nabhani bagi gerakan politik hizbut tahrir di Indonesia. Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (library research), dengan menggunakan objek formal etika politik, sedangkan objek materialnya mengenai konsep kekuasaan menurut Taqiyuddin An-Nabhani. Penelitian ini menggunakan metode induksi, interpretasi, dan komparasi. Metode tersebut digunakan untuk menganalisis makna kekuasaan yang kemudian ditinjau dari perspektif etika politik. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah, Pertama, kekuasaan dalam etika politik berbicara mengenai landasan etis yang menjadi legitimasi bagaimana kekuasaan itu didapatkan serta dipertahankan dan mengacu kepada aspek moral manusia dimana sumber ajaran moral yang digunakan berasal dari tradisi, adatistiadat, agama juga ideologi. Kekuasaan dalam konsep dasar etika politik berorientasi kepada kebaikan dan kesejahteraan bersama. Kedua, konsep kekuasaan yang dikemukakan oleh Taqiyuddin An-Nabhani terkait erat dengan dakwah Islam. Kekuasaan dan dakwah merupakan satu kesatuan yang saling berkorelasi satu sama lain dikarenakan Islam dipahami sebagai mabda (prinsip ideologi) yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Kekuasaan yang diusung adalah untuk mengimplementasikan dakwah dan dakwah akan sangat efektif dan terorganisir apabila ditopang dengan kekuasaan. Sumber kekuasaan menurut Taqiyuddin An-Nabhani merujuk kedalam Al-Qur’an dan Hadits dan legitimasi kekuasaan dilakukan oleh umat (rakyat) kepada seorang pemimpin yang disebut khalifah. Metode legitimasi kekuasaan terhadap khalifah melalui Bai’at ditetapkan sesuai dengan ketentuan dari al-Qur’an, as-Sunnah, dan Ijma Sahabat. Proses pembai’atan khalifah dan proses menjalankan kepemimpinannya harus sesuai dengan hukum-hukum syara’. Ketiga, dimensi etis dalam konsep kekuasaan menurut Taqiyuddin An-Nabhani mempunyai tujuan melanjutkan kehidupan yang Islami dan menyebarkan Islam keseluruh dunia dengan cara dakwah. Daulah Khilafah Islamiyah yang berdiri kokoh diatas landasan syara’ yang terpancar dari akidah Islam sebagai lembaga negara ada sebagai sarana untuk mengatur hubungan sesama manusia dalam masyarakat Islam. Untuk menuju cita-citanya, aksi politik dilakukan melalui partai pembebasan (Hizbut Tahrir) yang berideologi Islam. Keempat, Hizbut Tahrir sebagai perwujudan gerakan politik Islam yang menyerukan penegakkan kembali Daulah Khilafah Islamiyah dan penerapan syari’at Islam yang dianggap sebagai solusi final bagi semua permasalahan umat Islam, termasuk di Indonesia. Dalam prakteknya berhadapan langsung dengan kemajemukan bangsa Indonesia.

This research entitled Taqiyuddin An-Nabhani’s Thought of Power In The Perspective of Political Ethics. This study aims to answer and explain the legitimacy of power on which the conception of power by Taqiyuddin An- Nabhani in terms of the theory of political ethics, and understand the relevance of the concept of power Taqiyuddin An-Nabhani for political movement Hizbut- Tahrir in Indonesia. This research is the study of literature (library research), using the formal object of political ethics, with its the material object, the concept of power to Taqiyuddin An-Nabhani. This study uses method of induction, interpretation, and comparation. The method is used to analyze the meaning of power which is then viewed from the perspective of political ethics. The results of this study as follows, First, the power of the political ethics talk about the ethical foundation of the legitimacy of how power is acquired and maintained and, referring to the moral aspect of moral teaching resource which is derived from the traditions, customs, religion or ideology. Power in the basic concepts of ethics and politics oriented to favor the common good. Second, the concept of power proposed by An-Nabhani Taqiyuddin closely related to the dakwah (propagation) of Islam. Power and dakwah understood as a single entity that are correlated with one another because Islam is understood as mabda (ideological principles) that governs all aspects of life. Power is carried to implement the dakwah and dakwah will be very effective and organized when supported by the power. The source of power according to Taqiyuddin An- Nabhani refer into the Qur'an and the Hadits and the legitimacy of rule by the umat (the people) to a leader called a Caliph. Method of legitimacy of power against the caliph through bai'at determined in accordance with the provisions of the Al-Qur’an, as-Sunnah, and friends Ijma. Caliphate Bai'at process and leadership process should be run in accordance with the laws of Shara'. Third, the ethical dimension of the concept of power according to Taqiyuddin An-Nabhani has the objective to continue living and spreading Islam throughout the Islamic world by means of dakwah. Khilafah Islamiyah who stands firmly on the foundation of Shara’ 'that emanated from the belief in Islam as there is a state institution as a means to regulate human relations in Muslim societies. Fourth, Hizbut-Tahrir as a manifestation of the Islamic political movement calling for the re-establishment of Khilafah Islamiyah and the application of Islamic syari’ah is considered a final solution to all problems of Muslims, incl

Kata Kunci : Kekuasaan, Etika politik, Politik Islam