DINAMIKA PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN (Studi Kasus Di Desa Pakkat Hauagong Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan)

HANAYA C. SIMAMORA, Prof. Dr. Warsito Utomo

2012 | Tesis | S2 Magister Adm. Publik

Penelitian ini berusaha untuk mengkaji dinamika proses perumusan kebijakan perubahan status desa menjadi kelurahan yang terlaksana apabila ada prakarsa dan usul masyarakat melalui rumusan dari aktor kebijakan di desa (Pemerintah Desa dan BPD). Sementara itu konsekuensinya adalah unsur pemerintahan desa tersebut diberhentikan dengan hormat dari jabatan dan kedudukannya. Sehingga, perubahan tersebut tidak jarang mendapat penolakan dan tentangan dari mereka. Desa Pakkat Hauagong Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan dipilih menjadi lokasi penelitian karena desa ini bersedia menerima dan memprakarsai perubahan tersebut. Informan penelitian adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus BPD, tokoh masyarakat dan pihak terkait lainnya. Penelitian ini mengkaji beberapa hal yang berkaitan dengan proses perumusan kebijakan perubahan status desa menjadi kelurahan, khususnya mengenai arti pentingnya bagi Pemerintah Desa dan BPD, dinamika proses perumusan kebijakan tersebut dan pertimbangan yang mendorong dan menghambat agar mereka bersedia menerima dan memprakarsainya. Desain penelitian ini adalah deskriptif dan teknik pengumpulan datanya melalui kunjungan ke Desa Pakkat Hauagong, analisis dokumen terutama yang berkaitan dengan topik penelitian, dikumpulkan selama observasi dan wawancara dengan para informan. Tujuannya adalah untuk mengetahui makna penting dan dinamika proses perumusan perubahan status desa serta pertimbangan yang mendorong dan menghambat Pemerintah Desa dan BPD agar bersedia memprakarsai dan menerima kebijakan tersebut, dengan menggunakan analisa deskriptif secara kualitatif melalui tahap deskripsi, reduksi, seleksi,verifikasi dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pemerintah Desa dan BPD menganggap penting untuk merubah status Desa Pakkat Hauagong menjadi kelurahan karena memberi manfaat bagi mereka, masyarakat dan pengembangan maupun percepatan pembangunan wilayah. Namun, proses perumusan kebijakan perubahan status desa menjadi kelurahan tersebut belum mengikuti dan sesuai dengan tahapan yang semestinya. Kebijakan yang dibuat sekadar merumuskan keinginan elit desa atau hanya untuk menjalankan instruksi dari pemerintah supradesa, sehingga cenderung top down dan dikendalikan Pemkab. Para aktor yang berperan dalam proses perumusan kebijakan tersebut dipengaruhi nilai-nilai pribadi dan organisasi, serta kepentingan pribadi dan birokrasi. Maka untuk itu, pertimbangan yang mendorong mereka menerima dan memprakarsainya adalah keinginan melakukan perbaikan dan adaptasi dengan perkembangan lingkungan sekitarnya. Sementara itu, pertimbangan yang menjadi penghambat adalah ancaman terhadap jabatan, kekuasaan dan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, rekomendasi yang diajukan dari temuan penelitian ini adalah perlunya koreksi terhadap peraturan tentang perubahan status desa menjadi kelurahan bagi ruang intervensi birokrasi dalam menata desa yang telah mencirikan wilayah perkotaan. Mendorong Pemerintah Desa dan BPD agar mampu menjalankan peran dan fungsinya dalam merumuskan kebijakan desa.

This research is sought to discuss the dynamics of the policy formulation process toward the alteration of status from a village into kelurahan which could be materialized only if there are initiatives and proposals from society through the formulation produced by village’s policy actors (i.e. village administration and village consultative agency/BPD). On the other hand, as the consequences, every element of the village administration apparatus will be discharged honorably off their position due to the alteration of the status. Therefore, this condition customarily makes them become resistance to that alteration. The research was conducted in Pakkat Hauagong village, Pakkat sub district, Humbang Hasundutan regency, because this village is willing to accept and initiate the alteration. The research informants were village chief, village administrator apparatus, BPD officials, community leaders and other concerned parties. This research tried to investigate several issues related to policy formulation process toward the alteration of status from a village into kelurahan, especially issues concerning the significance of the alteration onto the village administration and BPD, what is the dynamics of process of the policy formulation, and the consideration which induce and constraint them to be willing to accept and initiate the alteration. This research uses descriptive research design, and data collection techniques through visiting the Pakkat Hauagong village, analytic document mainly related to research topic were collected during the observation and interviews with informants. The objective is to describe the significance and the dynamics of the policy formulation process toward the alteration of status of the village, and the consideration which induce and constraint village administration and BPD to be willing to accept and initiate the policy, by using qualitative descriptive analysis through description, reduction, selection, verification and conclusion phase. Based on the research result, it is found that village administration and BPD both consider that it’s important to alter the status of the Pakkat Huagong village into kelurahan because it will provide benefit to them, to the community, and to the extension and acceleration of the development of the region. However, the process of policy formulation of the alteration of the village status into kelurahan did not followed the proper steps, since the formulated policy were made only by the will of some elite, or just to follow the higher government instruction so that it inclined top down order and steered by the regency government. The actors playing role in the formulation process were influenced by personal and organization values, and by personal or bureaucratic interests. So the considerations that induced them to accept and initiate the alteration were merely the desire to make improvements and adaptations to the development of surrounding area. Meanwhile, things that constraint them were the threats toward their position, power and personal interests. Therefore, this research recommends that there’s the need for correction to the rules of status alteration of the village into kelurahan in the space of intervention of bureaucracy for arranging the village that has characterized the urban area. Encouraging the village administration and BPD so that they will be able to play their role and function in the formulation of village policy.

Kata Kunci : Dinamika, Perumusan Kebijakan, Perubahan, Desa.