SYSTEMNESS PPP DAN PKB SAMPANG DALAM AKTIVITAS PENCALONAN PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009

KRIS NUGROHO, Prof. Dr. Mohammad Mohtar Mas’oed

2012 | Disertasi | S3 Ilmu Politik

Penelitian disertasi ini mengenai pelembagaan partai dengan fokus mengungkap implikasi pencalonan daftar terbuka terhadap systemness PPP dan PKB Sampang, Madura pada pemilu anggota legislatif tahun 2009. Kasus PPP dan PKB Sampang diteliti dengan pertimbangan kedua partai berbagi identitas yang sama sebagai partai berbasis Islam yang dipengaruhi secara kuat kultur ketokohan kiai. Persamaan basis sosio kultural ini menimbulkan pertanyaan apakah penerapan pencalonan terbuka menghasilkan kondisi systemness yang sama. Peneliti menggunakan tiga dimensi systemness yaitu scope, density dan regularity sebagai acuan teoritik mengungkap systemness PPP dan PKB Sampang pada empat aktivitas kepemiluan yaitu penjaringan calon, penggalangan massa, kampanye dan pendanaan pencalonan. Melalui wawancara mendalam dengan informan yang mencalonkan diri pada pemilu legislatif tahun 2009, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi systemness PPP dan PKB cenderung rendah. Penelitian ini menemukan adanya dua faktor sosio kultural yang menghalangi dua partai ini mencapai systemness. Pertama, kecenderungan calon untuk aktif menggunakan tautantautan ketokohan kekerabatan, jaringan pesantren dan jaringan politik pribadi daripada menggunakan jaringan partai untuk kepentingan pencalonan. Kedua, model inklusi ketokohan kiai ke dalam struktur partai yang membuat calon PPP dan PKB makin tergantung pada ketokohan. Dua faktor sosio kultural tersebut membuat calon PPP dan PKB pengorganisasian pencalonan sangat kultural dan simbiosis mutualisme sekali. Cara pengorganisasian ini memungkinkan calon ‘melembagakan diri’ melalui tautan-tautan sosio kultural dengan memanfaatkan partai sekedar sebagai pengabsah pencalonan pribadi. Hasil penelitian ini juga menemukan benang merah yang menunjukkan bahwa kedua partai memiliki derajat systemness yang berbeda. PPP memiliki kemampuan untuk membangun prosedur-prosedur politik pencalonan dibanding PKB. Pada PKB, adanya prosedur-prosedur pencalonan gampang dimentahkan oleh pengaruh ketokohan. Di lain pihak, calon PPP mampu melakukan pengayaan sumber-sumber politik (multi resources) untuk penggalangan massa sehingga mengurangi ketergantungan pada ketokohan. Sedangkan calon PKB lebih bergantung pada pola ketokohan kiai inti (mono resource) yang diperkuat melalui tautan perkawinan, guru-murid atau relasi sedarah (kin). Penelitian ini menunjukkan bahwa inklusi ketokohan pada PKB bersifat mendalam dibanding pada PPP dimana inklusi ketokohan dikelola melembaga sehingga dampak ketergantungannya tidak semendalam seperti PKB. Implikasi teoritik penelitian ini menguat pada teoritisasi terbarukan bahwa penggunaan tautan-tautan sosio kultural mampu mendegradasi systemness partai.

This dissertation research talked about the institutionalization of the party with focus in revealing the implications of the opened nomination list to the PPP and PKB’s systemness Sampang, Madura in the legislative elections in 2009. PPP and PKB Sampang cases were investigated by the consideration that both parties shared the same identity as an Islamic-based parties which are strongly influenced by culture personality of Kiai. Socio-cultural basis similiarity raises the question of whether the application of open nomination can produce the same systemness condition or not. Researcher are using three-dimensional systemness that is the scope, density and regularity as the theoretical reference to uncover PPP and PKB Sampang systemness at four electional activity which are the selecting of candidates, mobilizing of the masses, campaigning and rising fund for the nomination. Through in-depth interviews with informants who ran in the 2009 legislative elections, the results of this research indicated that the condition of PPP and PKB’s systemness are low. This research also found that two sociocultural factors that prevent the two parties to reached systemness. First, the tendency of candidates to actively use the relationship links, pesantren links (private Islamic-school links) and private political links instead of using parties links for the purpose of candidacy. Second, inclusion model of kiai into parties structure which made PPP and PKB candidates more depending on kiai. The research also founded that the way of PPP and PKB candidates to organize their candidacy tended simbiosis mutualism through a cultural networks. Individual competition led the ability of PPP and PKB in developing the scope of party control, internal cohesion and the parties procedures routine to oversee the entire nomination activities became lower. The results of this research also found a thread that indicates that the two parties had different degrees systemness. PPP has the ability to establish procedures for nominating politics than PKB. In PKB, the existence of candidacy procedures can be countered easily by the influence of personage. On the other hand, PPP candidates are able to enriched political sources (multiple resources) to raised the mass thus reducing the dependence on the personage. While PKB candidates are depended more on the core pattern of kiai personage (mono resource) which are reinforced through marriage links, teacher-student or family relationships (kin). This research showed that personage inclusion in PKB is deeper than the personage in PPP, where the personage inclusion is institutionalized so that the impact of such dependence is not as deep as PKB. This theoretical implications of this research are strengthening in the renewable theority that the use of such socio-cultural links can degrade party systemness.

Kata Kunci : Partai Politik, Systemness, Legislatif, Pemilu