IMPLEMENTASI CLOSED-LIST SYSTEM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Ahmad Fahmi Raharja, Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

2012 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Hadirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan mampu sebagai salah satu cara untuk mensejahterakan rakyat. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji perihal penerapan dan dampak penerapan closed-list system menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sarana mewujudkan kesejahteraan rakyat. Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan menggunakan beberapa pendekatan antara lain; pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Setelah data-data dikumpulkan, kemudian dilakuan analisis secara kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh kejelasan perihal pengaturan closed-list system di Kota Mataram. Setelah dicabutnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, open-list system yang dianut Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 diganti dengan closed-list system menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pengaturan closed-list system yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram berjalan cukup baik. Ini tercermin dari realisasi penerimaan PAD khususnya pada sektor pajak daerah mengalamai peningkatan yang signifikan dari tahun ketahun terhitung dari tahun 2010-2011. Optimalisasi penerimaan pada sektor pajak ini merupakan andil besar dari diperluasnya basis penerimaan pajak daerah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Akan tetapi di balik keberhasilan Pemerintah Kota Mataram meningkatkan penerimaan dari sektor pajak daerah, terdapat juga persoalan hukum yang menyertainya. Tercatat masih terdapatnya Perda Pajak yang pembentukannya berdasar pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yaitu Perda Pajak tentang Jasa Usaha Pemondokan dan terjadi sebuah keadaan yang tidak sinkron, di mana pada realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2010-2011 tercatat adanya penerimaan dari Pajak Bahan Galian Golongan C sedangkan untuk Perda Pajak Bahan Galian Golongan C itu sendiri tidak pernah ada atau belum pernah dibuat oleh Pemerintah Kota Mataram karena potensi untuk memungut Pajak BahanGalian Golongan C di Kota Mataram sangat kecil bahkan hampir tidak ada potensinya sama sekali. Pada akhirnya penelitian ini berupaya menemukan solusi atas penerapan closed-list system dalam Perda Pajak agar menjadi sebuah instrumen perundang-undangan yang bertujuan mensejahterakan bagi masyarakat Kota Mataram.

The existence of the Law No. 28 of 2009 on Regional Taxes and Levies were expected to be one way for the prosperity of the people. Accordingly, this research aimed to assess implementation and implementation impact of closed-list system according to the Law No. 28 of 2009 of the Regional Original Revenue Receipts as one means of realizing the people's prosperity. This research is an empirical juridical using several approaches; statute, historical, comparative and conceptual approaches. After the data was collected, then the analysis was done qualitatively and quantitatively to gain clarity concerning regulation of the closed-list system in Mataram City. After the revocation of the Law No. 34 of 2000 and No. 28 of 2009, the open-list system which was adopted by The Law No. 34 of 2000 was replaced with closed-list system according to the Law No. 28 of 2009. Closed-list system regulation, which was conducted by Mataram City, was running quite well. This was reflected in actual revenues from the PAD, especially in the tax sector that experiencing a significant improvement year by year which was calculated from the year 2010-2011. The optimization of tax revenues in this sector was a huge part of the expansion of regional tax revenue base as set forth in Article 2 paragraph (2) the Law No. 28 of 2009. However, behind the success of Mataram City in increasing of region taxation revenue, there were also legal issues that accompany it. Tax legislation was still recorded the presence of a formation based on Law No. 34 of 2000, the tax Local Regulation on business service lodging and there was a situation that out of sync, where the realization of local tax revenue in 2010-2011 was recorded a revenue of Tax Materials Group C, while digging for tax law minerals Group C itself did not exist or has not been created by the City of Mataram due to the potential for tax levy minerals Group C in the city of Mataram were very small and almost no potential at all. In the end, this research attempts to find solutions to implementation of closed-list system in the tax law in order to become an instrument legislation which aims to bring prosperity to Mataram society.

Kata Kunci : Peraturan Daerah, Open-List System, Closed-List System.