URGENSI MERATIFIKASI KONVENSI PBB (Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families) TAHUN 1990 DAN KONVENSI ILO NO.97 (Migration for Employment Convention (Revised)) TAHUN 1949 & KONVENSI ILO NO.143 (Migrant Workers (Supplementary Provision)) TAHUN 1975 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA MIGRAN INDONESIA YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI

Ahmad Mubarak Fadillah, Pitaya, S.H.,M.Hum.

2012 | Tesis | S2 Magister Hukum

Adanya tuntutan untuk pemerintah Indonesia segera meratifikasi PBB Tahun 1990 dan Konvensi ILO NO.97 Tahun 1949 & Konvensi ILO NO.143 Tahun 1975 mengenai hak-hak buruh migran dan perlindungannya melatarbelakangi penulisan tesis ini. Perdebatan terhadap permasalahan ini timbul semenjak awal tahun 2005 pada saat isu ini beredar di masyarakat. Hal ini menarik dikaji dari aspek hukum khususnya mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Oleh karena itu kajian yang dilakukan dalam tesis ini juga meliputi alasan pentingnya meratifikasi serta konsekuensi klausa yuridis yang timbul apabila Indonesia meratifikasi konvensi-konvensi tersebut. Tujuan penelitian ini antara lain antara lain, untuk menyumbangkan pemikiran tentang perlunya Indonesia meratifikasi konvensi-konvensi internasional tersebut serta klausula yang harus dipenuhi Indonesia apabila meratifikasi. Guna memeperoleh data untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan dan lapangan, data tersebut kemudian di analisis dengan mengunakan analisis kualitatif. Bahwa titik lemah perlindungan TKI/BMI tidak hanya terjadi pada saat masa penempatan saja tetapi juga pada saat pra penempatan. Selain memberikan perlindungan hukum terhadap TKI serta keluarganya meratifikasi konvensi-konvensi tersebut juga dapat memberikan posisi tawar Indonesia yang lebih tinggi dalam hal pekerja migran di dunia internasional, adanya beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia terkait perlindungan hukum kepada pekerja migran yang harus disesuaikan dengan konvensi-konvensi tersebut. Seperti klausula anti diskriminasi, klausula perlindungan keluarga TKI/BMI (prinsip keluarga sebagai unit perlindungan), klausula kebebasan berserikat, pencegahan terhadap tindakan kesewenang-wenangan kepada TKI/BMI, dan pengaturan mengenai TKI/BMI tidak berdokumen.

The demands to the Indonesian government immediately ratified the United Nations 1990 and ILO Convention C97 & ILO Convention C143 concerning the rights of migrant workers and their protection lies behind the writing of this thesis. The debate on the issue arising since early 2005 when this issue is circulating in the community. It is interesting assessed particularly on the legal aspects of legal protection for Indonesian migrant workers who work abroad. Therefore, a study conducted in this thesis also includes the reasons for the importance of ratifying the jurisdiction clause and the consequences that arise when Indonesia ratifies such conventions. The purpose of this study include, among others, to contribute their thoughts on the need for Indonesia to ratify the international conventions as well as clauses that must be met if ratified Indonesia. In order to obtain the data to be able to answer the problem in this study, the authors conduct library research and field data is then analyzed by using qualitative analysis. The weak point of protection of the TKI/ BMI does not only occur at the time of placement but also during pre-placement. In addition to providing legal protection for migrant workers and their families to ratify these conventions can also provide Indonesia's bargaining position higher in the case of international migrants in the world, there are some regulations in Indonesia related to the legal protection of migrant workers who have adapted to the conventions. like anti-discrimination clause, family protection clause TKI / BMI (the principle of protection of the family as a unit), freedom of association clause, the prevention of acts of abuse to the TKI / BMI, and the arrangement of the TKI / BMI undocumented.

Kata Kunci : hak-hak buruh migran, Tenaga Kerja Indonesia