ANALISIS PERATURAN BAPEPAM LK NOMOR. II.K.1 NOMOR. 1 HURUF (b) BUTIR 7 POIN (b) ANGKA (2) TENTANG KRITERIA DAN PENERBITAN DAFTAR EFEK SYARIAH TERHADAP PRINSIPPRINSIP SYARIAH DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

Ardea Runianza, Yulkarnain Harahap, S.H., M.Si.,

2012 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penulisan ini bertujuan untuk: (1) Untuk memberikan gambaran dan pemahaman pandangan dari ekonomi syariah terhadap penerbitan efek syariah berupa saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Publik atau Emiten; (2) Untuk mengetahui kesesuain isi Peraturan Bapepam LK No. II.K.1 No. 1 huruf b butir 7 poin (b) angka (2) tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dengan prinsip syariah dalam hukum ekonomi Islam. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku, ditambah dengan bahan-bahan hukum lain, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengklasifikasikan Bahanbahan hukum yang diperoleh sesuai dengan permasalahan dalam penelitian, selanjutnya dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa: (1) Saham yang berdasarkan prinsip syariah, dalam penerbitannya harus memperhatikan ketentuan syariah terhadap akad dalam pembentukan perusahaan (Syirkah) dan kewajiban mencantumkan nilai nominal; (2) Mengenai ketentuan No. 1 huruf b butir 7 poin (b) angka (2) Peraturan Bapepam LK No. II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Pendapatan bunga dan pendapatan non halal lainnya yang terdapat dalam Peraturan Bapepam tersebut merupakan bagian dari riba dan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam sumber hukum utama ekonomi syariah yaitu Al Qur’an dan Hadist Nabi SAW serta telah dikuatkan dengan pendapat dari para ahli fiqih bahwa bunga bank merupakan bagian dari riba dan pengambilan riba harus dihindarkan dalam setiap kegiatan muamalat.

This study aims (1) to give the description and the understanding of shariah economytowards the publication of its security such as the stock published by Public Company or Emitem;(2) to understand the compatibility of the content in Regulation of Bapepam LK No. II.K.1 No. 1 letter (b) grain 7 point (b) numeral (2) about the criterion and the publication of Shariah Stock List with shariah principle in Islamic economy system. This research uses the method of normative juridical approach, namely analyzing the problem based on the point of view or according to the regulation or the valid law. Besides, it is added by another material of law that contains literal books, paper, research paper, and other scientific work related with this research. The data have been collected, analyzed qualitatively, namely by classifying legal materials obtained according to the research problem, further analyzed to base decisions. Based on the analysis of this research, the writer concludes that; (1) the stock based on shariah principle, in its publication must pay attention on shariah regulation towards the agreement in the forming of company (Syirkah) and the obligation of giving nominal value, (2) namely the regulation of No. 1 letter (b) grain 7 point (b) numeral (2) Bapepam LK regulation No. II.K.1 about criterion and publication of ShariahSecurity List. The income coming from interest and other prohibited incomes that can be found in Bapepam Regulation is a part of usury. As stated by the main source of shariah economy, namely Holy Qur’an and the Sunnah of Prophet Muhammad SAW and supported by the opinion of jurisprudent that the interest is part of usury and it must be avoided in muamalah activity.

Kata Kunci : Ekonomi, Syariah, Saham.