PEMBAHASAN YURIDIS DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MENIMBANG BENTUK SURAT DAKWAAN SUBSIDIAIR PASAL 2 DAN 3 UU NO.31 TAHUN 1999 JO UU NO.20 TAHUN 2001

AGUSTINUS HERIMULYANTO, Prof. Dr. Edward O.S. Hiariej, S.H., M.Hum.

2012 | Tesis | S2 Magister Hukum Litigasi

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahanpermasalahan susunan surat dakwaan Subsidiair untuk penerapan Pasal 2, Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, dan dasar pertimbangan hakim tidak menerapkan cara pembuktian sesuai susunan surat dakwaan subsidiair tersebut, serta apakah hal itu merupakan kesalahan penerapan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yuridis dengan meneliti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung RI, rancangan undang-undang, hasil penelitian tindak pidana korupsi, buku-buku hukum, dan dokumen putusan-putusan pengadilan; sedangkan teknik penelitian yang digunakan adalah teknik studi dokumenter berupa putusanputusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk surat dakwaan subsidiair (Primair: Pasal 2 Ayat (1) Subsidiair; Pasal 3) lebih tepat daripada dakwaan alternatif ataupun dakwaan tunggal Pasal 3 untuk perbuatan terdakwa yang mempunyai jabatan dan kedudukan (publik) yang masuk dua aturan pidana tersebut. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam pembahasan yuridis, Judex factie tidak menaati prosedur pembuktian sesuai susunan bentuk surat dakwaan subsidiair dengan alasan-alasan: Pasal 3 merupakan ketentuan khusus karena dalam Pasal 3 subjek delik adalah orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan, dan perbuatan yang memenuhi unsur “menyalahgunakan kewenangan,...” juga termasuk memenuhi unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2. Berdasar alasan tersebut, dalam beberapa putusan, Judex factie membuktikan dengan cara membalik susunan dakwaan (Pasal 3 sebagai first accusation), dan dengan cara menganggap dakwaan disusun secara alternatif kemudian memilih membuktikan Pasal 3. Dari beberapa putusan MARI, diketahui bahwa prosedur yang diterapkan oleh Judex factie tersebut dianggap oleh Mahkamah Agung sebagai kesalahan penerapan hukum.

This research aims to obtain answers to the problems y- Accusation for Article 2 and Article 3 of Law Number 31 Year 1999 juncto Law Number 20 Year 2001, and why the judge did not apply the procedure according to the Subsidiary-Accusation, and whether it was a misapplication of law/unlawful. This research method applied normative juridical legal research by examining secondary data consist of Indonesian regulations, jurisprudences of the Supreme Court, draft laws, research of corruption, legal law books, documents and court decisions. While the research technique used is documentary studies, especially the court decisions. y The results showed that subsidiar -accusation form (Primary: Article 2 Paragraph (1) Subsidiair; Article 3) is more appropriate than an alternativeaccusation or a single-accusation (Article 3) to an act (of the accused as a public officer or a public position) that included two criminal rules. The results also showed that in the court decisions Judex factie did not obey the procedure of proof of the subsidiary-accusation that based on reasons: Article 3 is a special rule because the subject-delict is a person as a public officer or a public position, and an act that meets the element of \"abuse of authority, opportunity or facilities\" also meets the element of \"unlawfully\" in Article 2. Based on these reasons, in several decisions, Judex factie proves the accusation by inverting the arrangement (First- Accusation: Article 3), and considers that the accusation are arranged in an alternative-form and then choose to prove the Article 3. In several Supreme Court decisions, the Supreme Court considers the procedures applicated by Judex factie is a misapplication of law/unlawful.

Kata Kunci : dakwaan subsidiair, Pasal 2 dan 3, prosedur pembuktian, kesalahan penerapan hukum.