PERALIHAN KEWENANGAN PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI KEPADA NOTARIS BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 98/KEP/M.KUKM/IX/2004

Fitri Hapsari, S.H, Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M

2012 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian mengenai peralihan kewenangan pembuatan akta pendirian koperasi kepada Notaris berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 bertujuan untuk mengetahui peranan dan kedudukan Notaris dalam pendirian Koperasi dengan adanya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004. Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif, yang didasarkan pada penelitian kepustakaan, yang bertujuan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber bahan hukum, yaitu : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Guna menunjang penelitian kepustakaan ini, beberapa narasumber dipilih untuk dapat memberikan data primer, yaitu pendapat narasumber terkait dengan permasalahan tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang bersifat deskriptif analitis tentang pokok permasalahan, yaitu menggambarkan dan menganalisa keadaan objek masalah secara menyeluruh dan sistematis berdasarkan data-data yang diperoleh dan akhirnya mampu memberikan solusi bagi permasalahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan peranan Notaris dalam pendirian koperasi, yaitu : perantara para pihak dalam memformulasikan kehendak mereka ke dalam akta, konsultan, mediator antara koperasi dengan perbankan. Adanya ketidaksesuaian antara Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Sepanjang tidak ada revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 maka pembuatan akta pendirian Koperasi secara otentik atau bawah tangan tetap menjadi pilihan. Selain itu, tidak dikenal jabatan Notaris Pembuat Akta Koperasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Tugas Notaris Pembuat Akta Koperasi masih termasuk dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan Notaris.

Research on the the transfer of authority on the making of cooperative establishment deed to the Notary in accordance with the Decree of the State Minister of Cooperative and Small and Medium Enterprises Number: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 was aimed at identifying the roles and position of the Notary in the establishment of Cooperative in regard to the Decree of the State Minister of Cooperative and Small and Medium Enterprises Number: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 This research employed juridical-normative research method, that relied on the library research aimed at collecting secondary data from several law material sources, namely primary law material, secondary law material and tertiary law material. In order to support this library research, several resource persons were selected in order to give primary data, that was the opinion of the resource persons related to the subject matter. It is expected that the result of result could give descriptive-analytical explanation about the subject matter, that is describing and analyzing the condition of the problem object holistically and systematically based on the obtained data and eventually could provide solution the problems. The result of research indicated the roles of the Notary in the establishment of cooperative were mediator of the parties in formulating their will into the deed, consultant, mediator between cooperative and banking. There is discrepancy between the Decree of the State Minister of Cooperative and Small and Medium Enterprises Number: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 and Act Number 25 of 1992 and Act Number 30 of 2004. As long as Act Number 25 of 1992 is not revised, the making of either authentic or unnotarized deed of Cooperative establishment is still the choice. In addition, the profession of the Notary of Cooperative Deed Maker is not mentioned in Act Number 30 of 2004. The duties of Cooperative Deed Maker Notary are in the scope of duties and authorities of the Notary.

Kata Kunci : : Notaris, Akta Pendirian Koperasi, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 98/KEP/M.KUKM/IX/2004