Laporkan Masalah

PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA (PRONA) PASCA ERUPSI GUNUNG MERAPI DI KABUPATEN SLEMAN

Natalia Barlin Kaprina, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, SH, MSi,

2012 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengumpulan dan pengesahan data fisik, data yuridis dan penerbitan sertifikat hak atas tanah, serta mengenai kendala yang dihadapi serta usaha-usaha yang dilakukan guna mengatasi kendala dari pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Tahun Anggaran 2011 dengan taget 4.900 (empat ribu sembilan ratus) bidang tanah. Pelaksananaan PRONA difokuskan pada wilayah yang terkena dampak erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 lalu di Kabupaten Sleman. Penelitian ini bersifat empiris, yang artinya penelitian ini dilakukan dengan metode pengambilan data turun langsung kelapangan, serta didukung dengan data sekunder lainnya yaitu literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian. Dari hasil penelitian proses pengumpulan data fisik, data yuridis dan penerbitan sertifikat hak atas tanah dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan dapat memenuhi target seperti yang diharapkan. Kendala-kedala yang dihadapi berupa faktor alam dan faktor ekonomi masyarakat. Namun berkat kerjasama petugas pelaksana PRONA dengan aparat pemerintah kecamatan, pemerintah desa serta organisasi kemasyarakatan sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai target.

The pupose of this research is to know the process of collecting dan authentication of phisysical and juridical data, and publishing certificate of land right. To find out obout constraints that have been faced and efforts done to overcome of the implementation of initial registration trough National Agrarian Operation (PRONA) in budget year 2011 for 4.900 (four thousand nine hundred) lands. The implementation is focused in areas effected eruptive Merapi in 2010 in the district of Sleman. An empiric study, this research collects primary data directly from the field. In addition, secondary data derived from relevant literatures also constitute important part in this research. From the results showed that the collection physical dan juridical data, and publishing certificate of land right can be exercised in accordance with Goverment Regulation Number 24, 1997 on Land Registration and accordance with the target as expected. The constraints faced of natural dan socio-economis factors in community. But, it can be overcome by cooperation beetwen the enforcemet officer PRONA with goverment sub-district officer, goverment village officer, and social organization so that event is accomplished.

Kata Kunci : Pendaftaran tanah pertama kali, data fisik, data yuridis, penerbitan sertifikat.


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.