EVALUASI EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PT PLN (Persero) WILAYAH SULSEL, MAKASAR

ASTUTY HASTI, Prof. Dr. Gudono, MBA.,

2012 | Tesis | S2 Ilmu Akuntansi/Akuntansi Terapan

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya tindakan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Untuk itu telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menerapkan sistem berbasis elektronik yaitu sistem LPSE yang berbasis e-procurement. Berdasarkan kelebihan yang ada pada e-procurement, maka peneliti melakukan audit kepatuhan yaitu mengevaluasi efektifitas prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah di PT PLN Wilayah Makassar sebagai salah satu BUMN yang telah menggunakan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa dengan dana yang bersumber dari APBN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengidentifikasi, menganalisis, serta memberikan rekomendasi pelaksanaan prosedur pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement apakah telah berjalan secara efektif berdasarkan pedoman mengenai tata cara prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan e-procurement di PT PLN (Persero) Wilayah Makassar belum sepenuhnya efektif. Bukan karena adanya factor penyimpangan tetapi pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dinilai belum sepenuhnya bisa mengoperasikannya karena kurangnya bimbingan dari segi praktek langsung menggunakan sistem e-procurement tetapi hanya berfokus pada teori dengan pembahasan yang cukup padat serta waktu yang sangat singkat. Tetapi dinilai dari segi anggaran, penggunaan e-procurement dinilai sangat efisien.karena realisasi pencapaian pada tahun 2011 mencapai 99,97% walaupun penerapan eprocurement baru dimulai. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa menggunakan e-procurement yaitu dalam mengoperasikan e-procurement itu sendiri. Sehingga penerapan e-procurement dinilai lambat.

The research was motivated because of the acts of corruption, collusion and nepotism in the procurement of goods and services. For that the issuance of Presidential Decree Number 54 of 2010 which regulates the procedures and procedures for the procurement of goods and services by implementing an electronic based system that LPSE systems based e-procurement. Based on the existing strengths in e-procurement, the researchers conducted a compliance audit is to evaluate the effectiveness of the procedures established by the government in PT PLN Makassar region as one of the BUMN that have used e-procurement in the procurement of goods and services with funds from the state budget. The purpose of this study is to investigate, identify, analyze, and provide recommendations on the implementation of procurement procedures for goods and services through e-procurement is already working effectively based on the guidelines on procedures for implementing the procedures of procurement of goods and services that have been issued by the Government of the Presidential Decree 54 in 2010. The results of this study demonstrate the application of e-procurement in PT PLN (Persero) Makassar area has not been fully effective. Not because of the distortion factor but on the procurement of goods and services considered to have not fully able to operate because of a lack of guidance in terms of the direct practice of using e-procurement system, but only focuses on the theory with a discussion of a fairly dense and very short time. But judged in terms of budget, the use of e-procurement is considered very efisien.karena realization of achievement in the year 2011 reached 99.97%, although the application of e-procurement has begun. Obstacles encountered in implementing the procurement of goods and services using eprocurement is to operate the e-procurement itself. So that the application of e-procurement rated slow

Kata Kunci : e-procurement, pengadaan barang dan jasa, kepatuhan, efektifitas, korupsi, kolusi, dan nepotisme.