PERBEDAAN TINGKAT KESEJAHTERAAN ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

B.Kusnandar, Ir. Suryanto, MSP.

2012 | Tesis | S2 Magist.Prnc.Kota & Daerah

Tujuan dari pembangunan pada dasarnya tidak hanya mengejar tingkat pertumbuhan yang tinggi, tetapi juga adanya aspek equity (keadilan) yang dirasakan oleh seluruh wilayah. Adanya kenyataan bahwa wilayah baru yang mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah kecamatan, tidak lepas dari peran pemerintah selaku regulator dalam mengarahkan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) membandingkan tingkat kesejahteraan antar kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat,(2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan (3) Mengukur peran pemerintah dalam mempengaruhi perbedaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deduktif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ada di 6 Kecamatan dan menggunakan data sekunder yang di dapat dari dinas instansi terkait dan hasil survey kondisi dilapangan. Temuan hasil penelitian : Pertama, kecamatan kategori tinggi yaitu Kecamatan Arut Selatan, sedang: Kecamatan Kumai, Pangkalan Banteng, Pangkalan Lada, Kecamatan Kotawaringin Lama kategori rendah: dan Kecamatan Arut Utara. Kedua, faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan adalah rendahnya aksesbilitas dan mobilitas, ketiadaan prasarana dasar, dan minimnya dukungan dana dari APBD, yang berdampak pada rendahnya investasi yang masuk pada wilayah tersebut, demikian sebaliknya. Ketiga, pemerintah mempunyai kontribusi yang besar dalam menciptakan kesenjangan antar wilayah, hal tersebut dibuktikan masih terpusatnya sisi perencanaan (alokasi ruang) dan pelaksanaan (alokasi dana APBD) pada wilayah tertentu, sehingga berdampak pada kesenjangan keberadaan prasarana dasar antar wilayah. Keempat, sumber daya alam yang melimpah tidak serta merta berkorelasi positif dengan perbaikan tingkat kesejahteraan, ini ditunjukan Kecamatan Kotawaringin Lama dan Arut Utara yang mempunyai kesesuaian lahan perkebunan yang luas dan keberadaan tambang emas, perlu stimulasi pemerintah dalam memperbaiki aksesbilitas dan mobilitas serta kelengkapan prasarana dasar agar menarik bagi investor. Kelima, pola kesenjangan ditingkat nasinal sama dengan provinsi dan kabupaten.

Development is essentially not only to pursuit high growth rates, but also the equity which felt by the entire population. The fact that some new areas with higher welfare level compare to elder areas cannot be separated from the government's role as regulator in directing development. This study aimed to: (1) compare the level of welfare among population in districts of Kotawaringin Barat, (2) identify factors affecting such differences (3) measuring the government's role in affecting such differences. This study used deductive method with a qualitative descriptive approach. There are 6 sub-districts as the study sites and this study used secondary data which obtained from the relevant agencies and field survey result. The study found, Fist, the sub-district with higher category is Arut Selatan, intermediate category are Kumai and Pangkalan Lada, lower category are Pangkalan Banteng, Kotawaringin Lama and Arut Utara. Second, the main factor that causing the low levels of welfare is low accessibility and mobility, lack of basic infrastructure, and lack of budget financial support , the impact on low investments into the region, and vice vers. Third, the Government has a major contribution in creating a gap between these areas, it is evident by concentration of planning (allocation space) and implementation (budget allocation) to a specific region, which impacted on the gap toward existence of basic infrastructure. Fourth, the abundance of natural resources does not necessarily correlate positively with improved levels of welfare, as shown by condition of Kotawaringin Lama and Arut Utara with their extensive plantation land suitability and gold mines. Government stimulation is needed to improve accessibility, mobility and completeness of basic infrastructure to appeal investors. Fifth, the pattern of national gap is similar with province and regency levels.

Kata Kunci : Disparitas, kesejahteraan, pemerintah