ANALISIS EFEKTIVITAS BPK SINERGI PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Yulia Nurkhamisah, Dr. Ir. Sasongko Pramonohadi,DEA
2012 | Tesis | S2 Mag.Tekn.InformasiSejalan dengan kebijakan pemerintah mengenai e-government yang mulai diterapkan di Indonesia sejak awal tahun 2000, BPK RI melaksanakan egovernment tersebut dengan menerapkan pemeriksaan berbasis elektronis (eaudit). Selain itu, adanya pertukaran informasi dan penyediaan layanan secara online guna memenuhi harapan stakeholders BPK RI sesuai dengan tugas dan fungsi pemeriksaan. Untuk mempermudah perolehan data, BPK RI memprakarsai pembentukan sinergi data dengan auditee melalui strategi link & match data. Hal tersebut diwujudkan dengan dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman antara BPK RI dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Penandatanganan nota kesepahaman ini dilaksanakan secara berkala dimulai pada Bulan Juni 2010. Melalui nota kesepahaman ini, selanjutnya akan dibentuk pusat data BPK RI dengan menggabungkan data elektronik BPK RI (e-BPK) dengan data elektronik auditee (e-auditee). Melalui pusat data tersebut, BPK RI dapat melakukan perekaman, pengolahan, pemanfaatan, dan monitoring data yang bersumber dari berbagai pihak dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan cara ini, monitoring keuangan negara akan semakin kuat dan pemeriksaan BPK RI akan semakin efisien dan efektif. Penelitian ini menggunakan model penelitian DeLone dan McLean (2003) yang dimodifikasi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan dan net benefits. Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner dan wawancara kepada responden dan pengamatan di lapangan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan software smartpls 2.0. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap net benefits. Hasil penelitian ini digunakan sebagai acuan untuk perbaikan dan peningkatan efektivitas BPK sinergi di masa yang akan datang.
Along with e-government policy which started (to apply) in Indonesia since early 2000, BPK RI did the e-government by applying electronic based audit (e-audit). Moreover, there are also exchange of information and online service to fulfill the expectancy from BPK RI stakeholders according to the task and function of inspection. To make data-taking easier, BPK RI promoted data synergy with auditees through link & match data strategy. This strategy was implemented with a sign of MoU (Memo of Understanding) between BPK RI and the ministry and/or region government. The sign of MoU was held regularly, started from June 2010. Through this MoU, the data center of BPK RI will be formed by linking the electronic data of BPK RI (e-BPK) and auditees (e-auditee). Through this data center, BPK RI can do data recording, processing, using and monitoring from any source to inspect nation state monetary usage and accountability. This way, the nation state monetary monitoring will become stronger and the inspection of BPK RI will be more effective and efficient. This study was using DeLone and McLean (2003) modified model. The variables used in this study were the system quality, information quality, service quality and net benefits. Data was taken by distributing questioners, interviewing respondents and field observation. The date taken then analyzed using smartpls 2.0 software. The result of the analysis in the research showed that system quality, information quality, service quality has significant affect to net benefitd. Result of this research was a recommendation that can be used for future improvement and increasing effectiveness of BPK synergy.
Kata Kunci : BPK Sinergi, Efektivitas, Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kualitas Pelayanan, Net Benefits