IMPLIKASI HUKUM ATAS PENETAPAN STATUS BANK GAGAL BERDAMPAK SISTEMIK PADA BAILOUT BANK CENTURY OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)

Fuad, SH, Dr. Paripurna, S.H., M.Hum., LLM.

2012 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum penetapan status Bank Century (BC) sebagai bank gagal berdampak sistemik, mengetahui implikasi hukum terhadap penetapan BC, serta proses bailout BC oleh LPS. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan (library research) guna memperoleh data sekunder dibidang hukum dan juga dilakukan penelitian lapangan (field research) untuk melengkapi data yang diperoleh dari kepustakaan. Selanjutnya, berbagai data yang diperoleh tersebut diolah dalam bentuk laporan yang bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan: 1. Dasar hukum penetapan status BC sebagai bank gagal berdampak sistemik adalah surat GBI kepada Menkeu selaku Ketua KSSK No. 10/2/GBI/DPNP/Rahasia tanggal 20 November 2008. Dalam surat tersebut, GBI memaparkan kondisi terkini BC. Hal ini merupakan implementasi dari UU No. 3 tahun 2004 junto UU No. 24 tahun 2008. 2. BI dan KSSK menyerahkan pengelolaan BC kepada LPS melalui rapat KK dengan SK KK No. 01/KK.01/2008 sebagai impilikasi atas ditetapkannya status BC sebagai bank gagal berdampak sistemik sesuai dengan bunyi Pasal 21 ayat 3 UU LPS. 3. LPS dalam menangani BC, dapat dilakukan dengan/ atau tanpa melibatkan pemegang saham lama (open bank assitence), melakukan Penyertaan Modal Sementara (PMS) ataupun merger dengan bank lain. Selanjutnya, LPS melakukan bailout kepada BC dengan jumlah Rp 6.762.361 triliun.

This research aims to know the legal basic of determination the status of Bank Century as the failed bank on systemic impact, knowing the legal implications of determination the status of Bank Century, and process bailout Bank Century by LPS. This research is normative legal research, i.e research based on the library research to gain secondary data in the field of law and also conducted field research to complete data obtained from the library. Furthermore, the various data obtained was processed in the form of descriptive analytical reports. According to the results of research and discussion have done, it can be concluded: A. The legal basic of determination the status of Bank Century as the failed bank on systemic impact is Indonesia Bank Governor (GBI) letter to the Minister of Finance as Chairman Committee Finance Stability System (KSSK) No. 10/2/GBI/DPNP/Rahasia on November, 20 th , 2008. In the letter, GBI describes the recent condition about Bank Century. This is due on implementation of Act No. 3 of 2004 junto. Act No. 24 of 2008. B. BI and KSSK hand over the management of BC to LPS through a meeting with Coordinating Committee (KK) by decree KK No. 01/KK.01/2008 as the implications of establishment of Bank Century’s status as a failed bank on systemic effect in accordance to the paragraph 3 of Article 21 of Act LPS. C. LPS in handle Bank Century, can be done with/ or without the involvement of shareholders (open assitence bank), do the Temporary Equity (PMS) or merger with another bank. Furthermore, LPS did bailout to BC with a number of Rp 6,762,361 trillion.

Kata Kunci : penetapan status bank gagal, berdampak sistemik, bailout Bank Century.