KEKERASAN SEBAGAI SUMBER DAYA GAM PASCA KONFLIK (Studi Tentang Keberlangsungan Kekerasan Mantan Kombatan GAM pasca MoU Helsinki Hingga Pemilu Legislatif 2009 di Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen, dan Kota Lhokseumawe).

Adri Patria, Bapak Prof. Dr. Purwo Santoso, MA

2012 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Dalam MoU Helsinki, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menyetujui perdamaian dengan disertai pelucutan dan pemusnahan senjata para mantan kombatan GAM, pembubaran organisasi GAM, dan terlaksananya program-program reintegrasi. Namun ironisnya, ditengah bergeliatnya upaya-upaya demokratisasi pasca konflik masih menjamur aksi-aksi kekerasan yang dilakukan mantan kombatan GAM, walaupun tidak sefrontal masa konflik. Permasalahan yang dikaji adalah: mengapa kekerasan mantan kombatan GAM masih tetap berlangsung pasca damai? Penelitian terhadap konteks ini sangat penting mengingat mantan kombatan GAM merupakan aktor kunci perdamaian Aceh. Inti permasalahan tersebut akan dijawab dan dianalisis dengan menggunakan kerangka analisis transformasi konflik dan path dependence khususnya urutan self-reinforcing yang akan menganalisis secara detil mengapa kekerasan mantan kombatan tetap lestari pasca damai dengan memakai tiga kerangka pikir penjelas, yakni telaah kekuasaan, telaah fungsional dan telaah legitimasi. Pendekatan kualitatif dipilih sebagai metode penelitian untuk mendapatkan data-data sehubungan dengan fokus penelitian dalam penelitian ini. Program reintegrasi yang sebenarnya menjadi standing point perdamaian ternyata hanya berfokus pada konteks ekonomi dan abai terhadap konteks politik, tidak berjalan dengan baik. Banyaknya pengabaian terhadap masalah yang terjadi pada mantan kombatan pasca damai merupakan diversifikasi terhadap pokok persoalan penyelesaian konflik Aceh secara permanen. Hal ini ditenggarai menjadi pemicu serangkaian aksi-aksi kekerasan tersebut. Upaya demokratisasi begitu sulit dijalankan karena perilaku kekerasan mantan kombatan yang tanpa disadari banyak kalangan memiliki setting politik tersendiri yang luput dari berbagai penelitian. Kurangnya legitimasi organisasi baru GAM pasca konflik yang dikenal dengan Komite Peralihan Aceh (KPA) memicu terjadinya kekerasan mantan kombatan GAM di Aceh, khususnya dalam wilayah penelitian. Indikasinya: (1) KPA merupakan reinkarnasi dari AGAM/TNA yang memiliki struktur organisasi dan operasional yang sama persis yang didirikan untuk xiv melindungi kepentingan elit KPA. Hal ini memicu terjadinya distribusi kekuatan aktor-aktor mantan kombatan ke setiap struktur organisasi dimulai dari tingkat provinsi hingga tingkat gampong (desa); (2) dengan begitu meratanya distribusi kekuatan tersebut membuat sistem begitu fungsional untuk melindungi kepentingan KPA di setiap wilayah kerja tersebut dengan menggerakkan mantan kombatan GAM untuk melakukan aksi-aksi kekerasan baik secara sistematis maupun personal; dan (3) aksi-aksi kekerasan yang dilakukan mantan kombatan tersebut sangat membantu meningkatkan legitimasi KPA yang merupakan satu-satunya resources politik yang efektif untuk saat ini sekaligus menunjukkan kekerasan tersebut sebagai resources politik mereka, yang ditunjukkan dengan menguatnya dukungan—akibat mobilisasi kekuatan mantan kombatan yang cenderung berdimensi kekerasan—terhadap aktor-aktor KPA dalam berbagai even kompetisi politik. Namun untuk melaju dalam even pemilu 2009, KPA tidak mungkin melaju sebagai kendaraan politik mengingat KPA merupakan organisasi “tanpa wajah”, sehingga menstimulasi elit-elit GAM baik kombatan maupun non-kombatan untuk menginisiasi sebuah kendaran politik yang kemudian bernama Partai Aceh yang mengakomodir seluruh komponen rakyat Aceh untuk bergabung di dalamnya dengan tetap mengandalkan KPA sebagai motor mobilisasi dukungan.

In the MoU, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) agreed with the peace with weapons disarmament and destruction owned by combatants, dissolution of GAM organization, and implementation of reintegration programs. But ironically, amid efforts of post-conflict democratization is still flourishing violent acts carried out by combatants former, although not as frontal conflict. The problems studied are: why is the violence of combatants former still held the post of peace? Research on this is very important given the context of combatants former is a key actor in the Aceh peace. The core issues will be answered and analyzed using the analytical framework of conflict transformation and path dependence, especially self-reinforcing sequence to analyze why the violence conducted by combatants former remain occurred after the MoU by using three explanatory framework, that is analysis of power, functions, and legitimacy. A qualitative approach was chosen as the research methods to obtain data in connection with a research focus in this study. The reintegration program is actually a standing point of peace was only focusing on the economic context and indifferent to the political context, did not go well. The amount of disregard for the problems that occur on the combatants former after the peace is a diversification of the Aceh conflict settlement issue permanently. It is suspected to trigger a series of acts of violence. Democratization is so difficult to implement due to the violent behavior of combatants former without many people realizing the political setting that escaped from the various studies. The lack of legitimacy of new GAM organization in postconflict that known as Komite Peralihan Aceh (KPA) triggered the violence by combatants former in Aceh, particularly in this study site. The indications are: (1) KPA is a reincarnation of AGAM/TNA which has an organizational structure with same operations to protect the interests of KPA elite. This led to the distribution of power actors of combatants former into every organizational structure starting from the provincial to village level (gampong), (2) such wide distribution of power makes the system so functional to protect the interests of KPA in each work area to drive combatants former to perform acts of violence, either xvi systematically or personally, and (3) violence by combatants former will help enhance the legitimacy of KPA which as the only effective political resource now and also to show of violence as as their political resources, as indicated by the strong support—due to power mobilization of combatants former that tends to violence-dimensional—to KPA actors in various events of political competition. But to run into election 2009, KPA is not possible to be political vehicle since KPA is an organization \"without a face\", thus stimulating both elites GAM combatants and non-combatants to initiate a political vehicle that called Partai Aceh to accommodate all Acehnese to join with KPA as the motor of support mobilization

Kata Kunci : kekerasan mantan kombatan GAM, transformasi konflik, path dependence