FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN TINGKAT KELUARGA MISKIN Studi Kasus pada Kabupaten Sleman Tahun 2007 - 2010

Suryo Adi Dwi Kurnianto, SSTP, Prof. Dr. Samsubar Saleh, M.Soc.Sc.,

2012 | Tesis | S2 Magister Ek.Pembangunan

Penanggulangan kemiskinan bukan hanya merupakan tugas dari Pemerintah Pusat saja, namun Pemerintah Daerah juga memiliki tanggung jawab untuk menekan angka kemiskinan di wilayahnya masing-masing. Pemerintah Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Daerah merupakan salah satu ujung tombak yang langsung berhadapan dengan masyarakat yang diharapkan dapat turut membantu dan berperan secara pro-aktif dalam pelaksanaan programprogram penanggulangan kemiskinan. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja Pemerintah Kecamatan dan tingkat angkatan kerja terhadap tingkat KK miskin di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan metoda kuantitatif dengan menggunakan regresi data panel yang meliputi data belanja tidak langsung pemerintah kecamatan, belanja langsung pemerintah kecamatan, tingkat angkatan kerja dan tingkat KK miskin. Data yang digunakan tersebut merupakan data sekunder yang diperoleh dari BPS Sleman dan DPKAD Kabupaten Sleman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja tidak langsung pemerintah kecamatan tidak signifikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Belanja langsung kecamatan berpengaruh signifikan secara negatif serta tingkat angkatan kerja kecamatan berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kecamatan di Kabupaten Sleman.

Poverty reduction is not being the responsibility of the central government alone, but the local governments also have the responsibility for reducing poverty in their respective areas. The sub-district as the local government’s sub ordinate is one of the spearheads of dealing directly with the people who were expected to help and to be pro-active in the implementation of government’s poverty reduction programs. In this regard, this study aims to determine the effect of government spending and the labor force districts to the level of poor households in the district. This study uses quantitative methods using panel data regression that there are indirect expenditure of sub-district government, direct expenditure of sub-district government, the level of the labor force and the rate of poor households in each sub-district. The data used are secondary data obtained from the Badan Pusat Statistik (BPS) Sleman and Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Sleman. The results this research are indicate that indirect government spending districts have not significantly affect to the level of poverty. While the direct expenditure of sub-district government and the level of sub-district labor force are significantly effect on the rate of poor households in the sub-district in Sleman.

Kata Kunci : tingkat kemiskinan, belanja pemerintah, tingkat angkatan kerja.