PENGANGGARAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH (Studi Anggaran Daerah yang Berpihak Kepada Masyarakat Miskin)

Dani Alfah, S.Sos, DR. M Baiquni, MA

2012 | Tesis | S2 Magister Adm. Publik

Otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada daerajh untuk menentukan arah kebijakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, konteks kesejahteraan masyarakat disini adalah menurunnya jumlah penduduk miskin, sehingga program-program pembangunan selayaknya diprioritaskan kepada programprogram pengentasan kemiskinan, dan apabila di letakkan pada konteks anggaran maka anggaran yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah seharusnya diletakkan kepada prinsip anggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin. Sejalan dengan meningkatnya jumlah anggaran setiap tahun di kabupaten Banjarnegara ternyata jumlah penduduk miskin justru tidak mengalami penurunan, bahkan cenderung meningkat. Kenyataan ini mengindikasikan adanya masalah terutama berkaitan dengan kebijakan anggaran sebagai salah satu sumber daya utama bagi perencanaan maupun pelaksanaan program-program pembangunan. Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan anggaran daerah yang berpihak kepada masyarakat miskin di Kabupaten Banjarnegara, Fokus analisisnya adalah pada perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Perencanaan anggaran didasarkan pada telaah dokumen-dokumen perencanaan anggaran Tujuannya adalah dengan menelaah dan menilai kebijakan anggaran dapat memahami konsistensi antar dokumen, dan selanjutnya mampu menilai dengan mengunakan indikator yang terukur, jelas dan sasaran penerima manfaat bagi kelompok masyarakat. Analisis pelaksanaan anggaran merupakan analisis berdasarkan dokumen realisasi anggaran yang bertujuan mengetahui capaian yang diklaim oleh pemerintah yang terdapat dalam laporan realisasi dengan kondisi dan fakta yang ada. Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan analisis pelaksanaan anggaran terlihat belum maksimalnya realisasi anggaran dalam menurunkan angka kemiskinan karena adanya sumbersumber PAD yang justru masih bergantung kepada pendapatan yang harus dibayarkan oleh mayoritas golongan masyarakat miskin, sumber pembiayaan dan belanja yang masih timpang, meskipun hal ini didasadari oleh pemerintah dan terus mengupayakan perbaikan dan evaluasi. Berdasarkan dokumen perencanaan anggaran telah terlihat adanya kesesuaian dan konsisten antar dokumen perencanaan. Berdasarkan hasil temuan tersebut perlu adanya komitmen pemerintah terutama komitmen dalam bidang anggaran dalam mendukung program-program pengentasan kemiskinan melalui perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran mulai dari sumber pendapatan, pembiayaan, pengeluaran belanja.

Regional Autonomy allows every head of region to determine the course of policy to improve community welfare, in this context the community welfare refers to reducing poor community therefore development program should prioritize poverty alleviation program. In budgeting context, planned and applied budget should accommodate pro poor principles. In line with budget increase in Banjarnegara District, however number of poor community in the district is not declining but increasing. This indicates that there is a problem particularly with the budget policy as main resource in planning and execution of development programs. This thesis aims to review regional budget which is pro poor in Banjarnegara District. Its analytical focus is on budget planning and implementation. Budget planning is based on review on budget planning documents. The purpose of this review is to understand inter documents consistency then determines the beneficiaries based on clear and measured indicators. Analysis on budget implementation is based on budget realization document, the purpose of this is to review realization report from the government compared to existing condition and fact. This research is a descriptive research but using qualitative approach. Analysis on budget implementation shows that budget realization is yet to support poverty reduction as regional revenue sources contradictory mostly come from poor community and as there is imbalance between regional revenues and expenditures. However, local government realizes these problems as they consistently seeks out for evaluation and improvement. In contrast, budget planning analysis shows consistency in budget planning documents. Findings in this research suggest more government commitment on budget especially on poverty alleviation programs through budget planning and implementation, starting with concern on regional revenues, costing and expenditures

Kata Kunci : Otonomi daerah, kebijakan anggaran, Kabupaten Banjarnegara