KINERJA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE PERTAMA DAN KEDUA

DARMANTO, Dr. Ambar Widaningrum, MA

2012 | Tesis | S2 Magister Adm. Publik

Penelitian ini berjudul,” Kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KPID DIY) Periode I dan II”. Pemilihan topik dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengetahui kinerja lembaga bantu negara independen yang mendapat mandat untuk mengatur masalah penyiaran di Provinsi DIY. Sebagai lembaga bantu Negara yang tergolong baru, KPID perlu dievaluasi secara terus menerus agar keberadaannya mampu mewujudkan demokratisasi penyiaran yang menjamin adanya keberagaman kepemilikan dan keberagaman isi. KPID juga diharapkan dapat menjamin masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar, membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran, membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran, serta mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan Provinsi DIY. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kinerja KPID DIY pariode I dan II, serta faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian kinerja. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi KPID, DPRD, Pemerintah Provinsi, pelaku penyiaran, dan masyarakat selaku pemangku kepentingan (stakeholder). Informasi tentang kinerja KPID diperlukan sebagai dasar untuk memberikan dukungan: politik, anggaran, fasilitas, dan penghargaan bagi komisioner yang berprestasi. Pengukuran kinerja KPID dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan balanced scorecard sebagai suatu perspektif. Menurut balanced scorecard ukuran kinerja suatu organisasi dikatakan baik apabila mampu menjaga keseimbangan antara perspektif finansial, proses manajemen, kepuasan stakeholder, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Masing-masing perspektif diberi bobot persentase berdasarkan jumlah indicator yang dimiliki. Dalam penelitian ini, teridentifikasi 23 indikator untuk empat perspektif, yaitu perspektif finansial 3 indikator (13,04%), proses manajemen 6 (26,09%), kepuasan stakeholder 10 (43.38%), dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 4 (17,39%). Berdasarkan bobot persentase pada setiap perspektif, dapat dihitung capaian nilai pada setiap indikator. Hasil pengukuran pada tiap indikator selanjutnya diakumulasikan ke dalam kelompok perspektif. Capaian nilai dari keempat perspektif kemudian diakumulasikan menjadi nilai akhir dari pengukuran kinerja. Berdasarkan hasil olah data dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian kinerja KPID periode I dan II sebesar 57,95%. Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dengan tingkat pencapaian 57,91% berarti kinerja KPID masuk kategori Kurang. Dilihat dari prestasi masing-masing perspektif terlihat bahwa perspektif finansial tergolong paling tinggi capaiannya (77,76%), kemudian perspektif kepuasan stakeholder (60%), proses manajemen (50,01%), dan terakhir adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (49,97%). Hasil penilaian itu memberikan petunjuk bahwa untuk meningkatkan kinerja KPID di masa datang perlu memberikan perhatian yang lebih besar pada aspek manajerial. Sebab, jika proses manajemen berjalan baik dengan sendirinya akan memperbaiki kinerja perspketif pembelajaran dan pertumbuhan maupun perspektif lainnya. Hasil penelitian membuktikan bahwa rendahnya kinerja KPID Periode I dan II ternyata lebih dipengaruhi oleh faktor internal, terutama aspek manajerial, sumber daya manusia, dan kepemimpinan yang kurang kuat. Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara No. 005/PUU-1/2003 tentang Judicial Review UU Penyiaran ternyata tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja KPID. Dengan demikian, usaha untuk meningkatkan kinerja KPID di masa depan perlu prioritas ke factor internal.

This research is titled “The Performance of the 1st and 2nd Period Regional Indonesian Broadcasting Commission of Yogyakarta Special Region”. It is a state’s independent institution that is assigned to support the local government in regulating broadcasting matter in the province. The research aims to evaluate the performance and achievement of the commission. Considering it is a new institution, it is necessary to continuously evaluate its performance in realizing the broadcasting democratization and guaranteeing the diversity of media ownership and media content. It is expected that the commission can guarantee that people always receive appropriate and correct information, to help regulating broadcasting infrastructure, to build healthy competition climate between broadcasting media, and to support the realization of the vision and missions of the province’s local development. It is expected that the results of the research can be valuable feedbacks for the local legislative assembly, local government, broadcasting agencies, people and the institution itself in improving this concern. Information about its performance and achievement is used as the ground for giving it supports in term of politics, budget and facility, and for giving award to any well-performing commissioner. The research is conducted with qualitative approach using balanced scorecard. Based on the balanced scorecard, performance of an organization will be determined well if it is able to keep the balance between the perspectives of its finance, management process and stakeholders’ satisfaction, and the perspectives of its learning process and development. Each perspective is measured in percentage value based on the number of indicators belonging to them. There are 23 indicators for four perspectives; finance with 3 indicators (13.04%), management process with 6 (26.09%), stakeholders’ satisfaction with 10 (43.38%), and leaning process and development with 4 (17.39%). Based on the percentage value received by each perspective, the achievement value can be calculated through their indicators. The results of measurement of each indicator are then accumulated into perspective groups. The achievement values of the four perspectives are then accumulated to be a final result indicating the performance value. Based on the result of data process it can be identified that the degree of the commission’s performance is as much as 57.95%. Referring to the regulations of the Minister of Finance No. 249/2011 on Performance Measurement and Evaluation upon the Execution of Operation and Budget Plan of State’s Ministries/Institutions, the achievement value as much as 57.91% indicates the commission’s less satisfying performance. Indicated by the value of each perspective, it is shown that financial perspective gets the highest point (77.76%), followed by stakeholder’s satisfaction (60%), management process (50.01%) and learning process and development (49.97%). The result suggests that to improve the performance of the commission in the future it needs to pay much more attention to the aspect of management. With well-run management process, the learning process and development and other aspects automatically will improve by themselves. The result of this research prove that the low performance of Local Indonesian Broadcasting Commission of the 1st and 2nd periods has been influenced more by internal factors such as management, human resource, and leadership. Even with Constitutional Court’s decree upon the case No. 005/PUU-1/2003 of Judicial Review on the broadcasting law, the commission has not shown significantly-improved performance. Consequently, it will be necessary to prioritize any effort to enhance its performance in the future.

Kata Kunci : kinerja lembaga bantu negara independen, Komisi Penyiaran Indonesia