Analisis Data Reversal Pada Modul Penerimaan Negara (MPN) di Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Ignatius Agung Sumarno, Dr. Erni Ekawati, MBA.

2012 | Tesis | S2 Magister Manajemen

Penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu beberapa data reversal pada Modul Penerimaan Negara (MPN). Atas temuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) mendapat opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion) selama 3 tahun berturut-turut (2008-2010) dari BPK. Berdasarkan permasalahan data reversal, penulis merumuskan tujuan penulisan tesis ini sebagai berikut:1) mengembangkan prosedur reversal yang memenuhi standar, yang dibangun dengan kontrol yang memadai, 2) Memberikan alternatif solusi untuk mengurangi atau mengelola data reversal, dan 3) Membangun sistem pengendalian atas informasi data yang terintegrasi sehingga dapat meningkatkan keamanan sistem informasi yang dibangun oleh Kemenkeu. Peneliti melakukan studi literatur terkait prosedur reversal yang diatur oleh Direktorat Jenderal Perbendaharan dan melakukan wawancara dan diskusi dengan pihak terkait seperti Account Representative MPN, Provider MPN, Kasubdit Pengelolaan Penerimaan Negara dll. Peneliti melakukan identifikasi masalah, penyebab masalah, mengukur dampak risiko adanya masalah tersebut dan memberikan usulan solusi dari masing-masing masalah tersebut. Dari hasil analisis diketahui masalah utama terkait kejadian reversal sebagai berikut: 1) Pemahaman prosedur reversal yang berbeda-beda oleh bank-bank yang tergabung dalam MPN, 2) Kejadian salah rekam setoran pajak yang cukup tinggi saat tanggal jatuh tempo pembayaran pajak dan 3) Penyalahgunaan kelemahan prosedur reversal oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan negara. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, penulis melakukan analisis prosedur reversal existing dan membandingkan kejadian reversal kondisi di lapangan, analisis penerapan pengendalian internal pada prosedur reversal, serta analisis prosedur rekonsiliasi penerimaan yang dilakukan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Berdasarkan analisis permasalahan serta dampak risiko prosedur reversal yang tidak memadai, penulis mengajukan usulan bagi Kemenkeu, yaitu: 1) Prosedur reversal diperjelas dengan penerapan pengendalian internal kontrol diantaranya: otorisasi yang pantas, dokumentasi yang memadai (kejadian reversal harus trcermin dalam Rekening Koran Kas Negara), adanya monitoring penegakan hukum oleh Inspektorat Jenderal atas aturan yang dibuat Direktorat, 2) Penerapan pembayaran pajak secara elektronis dan 3) Kemenkeu membuka web service bagi WP dan stakeholder MPN, agar memungkinkan WP memonitoring setoran dan petugas pajak dapat memberikan layanan secara optimal.

The research conducted by the researcher is related to the findings by The Supreme Audit Board (BPK) in connection with the reversal data in the State Revenue Module (MPN). Based on the findings, the Financial Report of Central Government (LKPP) was given opinion “Qualified Opinion” from BPK for three consecutive years (2008-2010). The objectives of this research are: 1) to improve the reversal procedures to meet the standard, admitting adequate control, 2) to provide alternative solutions to reduce reversal case/event, 3) to develop control system over integrated data information in order to improve the safety of information system which has been built by Ministry of Finance (MoF). The researcher conducted a literature study related to the reversal procedure which is regulated by the Director General of Treasury and had interview and discussion with the officials concerned such as Account Representative of MPN, MPN Providers, Head of Sub Directorate of MPN etc. The researcher identified problems, causes of problems, assessed the risk of problem, and proposed to each problem. The analysis revealed some major problems related to the reversal cases namely:1) different understanding or perception of the reversal procedure by the banks, 2) wrong recording of tax payment often happens at the time the tax payment is due, 3) misuse of the imperfection of reversal procedure by those unresponsible to the disadvantage of the state. To solve the problems, the researche analyzed the existing reversal procedures and compared it with the facts in the field, analysed the implementation of internal control over the reversal procedures, and analysed the revenue reconciliation procedure implemented by DJPB. Based on the analysis of the problems and the risk impact of the inadequate reversal procedure, the researcher proposed some solutions to MoF namely: 1) the reversal procedures should be clearer, explicit and more detail, admitting and highlighting the implementation of internal control activities namely: adequate or appropriate authorization, adequate documentation (reversal event must be reflected on the Bank Statement of State Account), evaluation of law enforcement by Inspectorate General of MoF, bank must submit daily detailed bank statement of state cash 2)implementation of electronic tax payment system, 3)The MoF opens web service for tax payers and MPN stakeholders in order that tax payers can monitor their tax payments and tax officials in Tax Office can give satisfactory service to tax payers.

Kata Kunci : Laporan Harian Penerimaan (LHP), Daftar Nominatif Penerimaan (DNP), Rekening Koran, Bank Persepsi, Kas Negara, Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), Aktifitas Pengendalian Internal