PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA KOTA PADANG (STUDI KASUS NO. 166/Pdt.G/2009/PA.Pdg)

Fahmirizal, Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H.,

2012 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan dari penelitian ini adalah guna mengetahui akibat hukum yang timbul dari perceraian terhadap harta bersama, mengetahui pelaksanaan pembagian harta bersama karena perceraian pada Pengadilan Agama Kota Padang, mengungkapkan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kota Padang dan cara mengatasinya. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu penulis berusaha melakukan pendekatan dengan masalah yang diteliti sesuai dengan sifat hukum riil yang berlaku di masyarakat. Teknik pengumpulan sampel berbentuk purposive sampling yang didasarkan pada tujuan tertentu. Analisis hasil yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa; (1). Akibat hukum yang timbul dari perceraian tersebut terhadap harta bersama yaitu bahwa setelah adanya perkawinan maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak ½ (seperdua) dari harta tersebut (2). Pembagian harta bersama dilakukan atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak 1/2 (seperdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama. (3). Kendala-kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan pembagian harta bersama adalah tidak ikhlasnya salah satu pihak, harta bersama tidak terletak di satu tempat, adanya bukti yang tidak lengkap. Cara mengatasi kendala-kendala tersebut Panitera menyampaikan surat permohonan bantuan pemeriksaan setempat (decente) kepada Pengadilan Agama dimana barang sengketa itu berada, menjual bidang tanah yang sengketa itu berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dan membagi sama besar hasil penjualan tersebut.

The purpose of this study was to determine the legal consequences arising from the divorce of the joint property, knowing the implementation of the division of community property by divorce on the Religious Padang, revealing the obstacles encountered in implementing the division of joint property in the city of Padang and the religious court remedies. Approximation method used is an empirical approach that the authors sought judicial approach to the problems examined in accordance with the nature of the real law in force in the community. Sample collection techniques in the form of purposive sampling is based on a specific purpose. The analysis results are used is a qualitative analysis. Based on the research results can be stated that: (1). Legal consequences arising from the divorce of the joint property, namely that after the marriage the property obtained from either the husband or wife becomes joint property to the extent not otherwise provided in the covenant of marriage and if the marriage broke up, each entitled to ½ (half) of such property (2). Division of matrimonial property on the basis of Law No. 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law, the assets acquired from either the husband or wife to be together all the rights are not otherwise provided in the marriage covenant and if the marriage broke up, each eligible 1/2 (half) of the property, as long as there is a community property marriage. (3). Obstacles that often arise in the implementation of the division of joint property is not ikhlasnya one hand, joint property is not located in one place, the evidence is incomplete. How to overcome these obstacles Clerk submit a letter of request for assistance of local checks (decente) to the Religious dispute in which the goods are located, to sell the disputed parcels of land by consent of both parties and split the proceeds equally.

Kata Kunci : Harta Bersama