PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN MELALUI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION DI POLSEK BANTUL (Studi Kasus Terhadap Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berupa Kekerasan Fisik)

Dina Tsalist Wildana, SHI, Isharyanto, S.H., M.H

2012 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum polisi menerapkan diskresi melalui Alternative Dispute Resolution, alasan polisi menerapkan diskresi melalui Alternative Dispute Resolution terhadap perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga berupa kekerasan fisik dan untuk mengetahui penerapannya. Dalam KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian diatur mengenai tindakan lain polisi berupa diskresi. Pada umumnya diskresi diterapkan terhadap kasus ringan yaitu ancaman pidananya tidak lebih dari tiga bulan penjara atau diancam dengan denda maksimal tujuh ribu lima ratus rupiah. Metode penelitian yang digunakan adalah normative empiris yaitu memadukan antara teori dan penerapannya di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan penerapan diskresi kepolisian melalui Alternative Dispute Resolution terhadap perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga berupa kekerasan fisik di Polsek Bantul. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif agar mendapatkan hasil data yang benar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar polisi menerapkan diskresi melalui Alternative Dispute Resolution adalah Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa. Dalam hal ini polisi bertugas melindungi masyarakat yang memiliki wewenang diskresi. KUHAP Pasal 5 dan 7 tentang kewenangan penyelidik dan penyidik melakukan tindakan lain sesuai hukum yang bertanggung jawab, UU No 2 Tahun 2002 Pasal 15, 16 dan 18. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 7 Tahun 2008 yang memberikan kewenangan pada Polisi dalam menyelesaikan masalah melalui upaya damai. Dan Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS yang menjelaskan bahwa perkara yang telah diselesaikan melalui Alternative Dispute Resolution agar tidak dilakukan proses hukum berikutnya. Polsek Bantul dalam menerapkan diskresi kepolisian melalui Alternative Dispute Resolution terhadap perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga berupa kekerasan fisik memiliki pertimbangan lain selain pertimbangan yuridis di atas yaitu pertimbangan sosiologis dan religius. Penerapannya melalui beberapa proses yaitu inisiatif, musyawarah, penandatanganan surat kesepakatan damai, tindakan polisi untuk tidak melanjutkan perkara ke proses hukum selanjutnya.

The purpose of this study was to determine the legal basis of police discretion to apply through the Alternative Dispute Resolution, the reason the police discretion to apply through the Alternative Dispute Resolution for Domestic Violence cases of physical violence and to determine its application. In the Criminal Procedure Code and Police Act governed the actions of other police discretion. In general discretion to apply a mild case of the criminal threat is no more than three months imprisonment or a fine is liable to a maximum of seven thousand five hundred dollars. The method used is the empirical normative combine theory and its application in the field. This study is descriptive in describing, describe and explain the application of police discretion through the Alternative Dispute Resolution for Domestic Violence cases of physical abuse in police Bantul. The collected data were analyzed qualitatively in order to get the correct data. These results indicate that the basic police discretion to apply through the Alternative Dispute Resolution Act of 1945 mandates the state to protect the whole nation. In this case the police duty to protect people who have discretionary authority. Criminal Procedure Article 5 and 7 on the authority of the investigator and the investigator to do any other act lawfully in charge, Law No. 2 of 2002 Articles 15, 16 and 18. Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia No. 7 of 2008 which authorizes the police to resolve the issue through peaceful efforts. National Police Chief Pol and Letter No.: B/3022/XII/2009/SDEOPS who explained that the cases which have been resolved through Alternative Dispute Resolution proceedings so as not to be done next. Police Bantul police discretion in applying through the Alternative Dispute Resolution for Domestic Violence cases of physical violence have considerations other than judicial consideration on the sociological and religious considerations. Application through several initiatives, namely the process, consultation, signing a peace agreement letter, the police action to discontinue the case to the subsequent legal process.

Kata Kunci : Diskresi, Alternative Dispute Resolution, Kekerasan Dalam Rumah Tangga