ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI AZAS CABOTAGE PADA PELAYARAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEDAULATAN NEGARA KEPULAUAN (archipelagic state)

Rachma Indriyani, Endang Purwaningsih

2012 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini diajukan untuk menjawab tiga permasalahan terkait azas cabotage pada pelayaran, yakni mengenai implementasi azas cabotage di Indonesia sebagai negara kepulauan; bagaimana Indonesia menjalankan perannya sebagai negara bendera dalam pengimplementasian azas cabotage; dan bagaimana pengawasan terhadap kapal-kapal asing yang masih beroperasi di perairan Indonesia setelah penerapan azas cabotage . Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dimana penelitian dilakukan dengan mengkaji bahan -bahan pustaka terkait. Berdasarkan variasi penelitian menurut F. Sugeng Istanto, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian preskriptif, dan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dari hasil analisis, penulis menyimpulkan bahwa; Pertama, dalam hal pelayaran, Indonesia memiliki kepentingan yang berkenaan dengan konfigurasi teritorial Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat penuh, dimana kedudukan laut di antara dan di sekitar kepulauan nusantara merupakan alat pemersatu yang vital bagi kehidupan bangsa dan negara, sedangkan pengangkutan laut merupakan faktor penunjang utama dalam pengintegrasian wilayah nasional; Kedua, dalam hal mengoptimalkan industri pelayaran nasional, Indonesia dalam posisinya sebagai flag state, belum melaksanakan perannya sebagai negara bendera kapal. Dengan kata lain, peningkatan jumlah armada nasional tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas tenaga pelaut lokal; Ketiga, pengawasan terhadap kapal asing yang masih beroperasi di perairan Indonesia diterapkan melalui pemberian jangka waktu penundaan pemberlakuan cabotage, khususnya untuk kapal offshore. Namun, dispensasi yang diberikan tersebut tidak diimbangi dengan instrumen hukum yang memuat sanksi memadai yang turut mendukung upaya pengawasan terhadap kapal asing yang beroperasi di Indonesia.

This research aimed to answer three problems related to the cabotage principle on shipping, which divided into the implementation of the cabotage principle in Indonesia as an archipelagic state; how does Indonesia conduct its role as the flag state; and how does the surveillance of foreign vessels conducted in the waters of Indonesia after the implementation of cabotage principle. This research is normative, where the study was conducted by reviewing related literature materials. Based on the variation of the study according to F. Sugeng Istanto, this research can be categorized as prescriptive research. This research is using legislation and comparative approach. The data used in this research is secondary data. From the analysis, the authors conclude that: First, in terms of shipping, Indonesia has an interest due to the territorial configuration of Indonesia as an archipelagic state, in which, within islands of the archipelago is a vital tool for unifying the national and the country life, while sea transport is a major contributory factor in the integration of the national territory. Second, in terms of optimizing the national shipping industry, as the flag state, Indonesia doesn't play its role well, while the increase of national fleets is not followed by the increase of the quality of local sailors; Third, the surveillance of foreign vessels operated in Indonesian waters was implemented through the provision which giving certain period on enforcement of cabotage, especially for offshore vessels. However, the given dispensation is not followed by the legal instruments that contain adequate sanctions that support surveillance efforts against foreign vessels operating in Indonesia.

Kata Kunci : azas cabotage, pelayaran, konsistensi