IMPLEMENTASI SAFEGUARD MEASURES SEBAGAI MEKANISME PERLINDUNGAN BAGI INDUSTRI PERTANIAN LOKAL DI INDONESIA

YOHANES HERMANTO SIRAIT, H. Jaka Triyana, S.h., LL. M., MA.,

2012 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini diajukan untuk menjawab tiga permasalahan terkait Tindakan Pengamanan. Pertama, bagaimanakah harmonisasi ketentuan Tindakan Pengamanan ke dalam hukum nasional Indonesia; Kedua, apa faktor yang mempengaruhi implementasi Tindakan Pengamanan terhadap produk pertanian di Indonesia; dan Ketiga, apa instrumen yang relevan untuk melindungi industri pertanian lokal di Indonesia. Tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif dan penelitian kepustakaan. Ditujukan untuk meneliti aturan mengenai Tindakan Pengamanan khususnya yang diatur dalam Pasal XIX GATT 1947, Persetujuan Tindakan Pengamanan, dan Persetujuan Pertanian. Dalam tesis ini digunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah semua aturan mengenai safeguard measure di WTO dan aturan nasional ; pendekatan sejarah dengan menelaah latar belakang proses pembentukan aturan Tindakan Pengamanan dan pendekatan kasus dengan memahami praktek Tindakan Pengamanan oleh negara anggota WTO lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari perundang-undangan terkait, buku, jurnal, artikel , data dari internet dan kamus. Dari analisa tersebut, penulis menyimpulkan bahwa : Pertama, harmonisasi ketentuan Tindakan Pengamanan di Indonesia telah selaras atau sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal XIX GATT dan Persetujuan Tindakan Pengamanan. Semua prinsip dasar telah terpenuhi kecuali Pasal 5 Persetujuan Pertanian terkait Special Safeguard (SSG); Kedua, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi implementasi safeguard measures di Indonesia. Faktor-faktor tersebut termasuk faktor dalam penentuan kerugian atau ancaman kerugian serius, linjakan impor, kejatuhan harga, perkembangan yang tidak terduga, kompensasi, penyesuaian struktural, dan penggunaan tarif yang menghambat implementasi tindakan pengamanan di Indonesia. Meskipun demikian, faktor status negara berkembang yang dimiliki oleh Indonesia dapat mendukung implementasi tersebut. Ketiga, insrumen yang ideal bagi Indonesia untuk mengamankan industri pertanian lokal adalah Development Box, Food Security Box, Special Product (SP) dan Tindakan Pengamanan yang baru yang disebut Special Safeguard Mechanism (SSM). Proposal atas SP dan SSM masih dinegosiasikan oleh Indonesia dan G-33. Meskipun demikian, Indonesia harus mengoptimalisasikan perlindungan bagi industri pertanian lokal dengan mengidentifikasi produk-produk yang rentan terhadap pertambahan produk impor dan mengkategorikannya ke dalam SP dan SSM.

This thesis attempt to answer the three problems concerning safeguard measures. First, how does the the harmonization of safeguard measures regulation to national regulation in in Indonesia? Second, what factors does effect the implementation of safeguard measures for agricultural products in Indonesia. Third, what is other the instrument which can be used to secure local agricultural industries in Indonesia ? This thesis is a normative juridical research and literature research. Aim to examine regulation regarding safeguard measures. Particularly, arranged in Article XIX GATT 1947, Agreement on Safeguard and Agreement on Agriculture. In this thesis, the statutory-approach used to analyse all regulations concerning safeguard measures in WTO and national regulations; historicalapproach used to study the background of safeguard measures legislation proccess ; and case-approach used to understand the safeguard measures practice by WTO members; The data used in this research is secondary data such as statutory text, books, journals, articles, scripts from the internet, and dictionaries. From the analysis, the author conclude that: First, harmonization of safeguard measures between national regulation in Indonesia and Article XIX GATT and AoS is harmony. All principle in those regulation have been fullfiled except to Article 5 in Agreement on Agriculture regarding Special Safeguard (SSG) ; Second, there are many factors that effect the implementation of safeguard measures in Indonesia. Those factors including determination of serious injury or threat of serious injury, impor surge, price falling, unforeseen development, compensation, structural adjustment and tarrif using which restraint the implementation of safeguard measures in Indoensia. Nevertheless, factor of developing country status owned by Indonesia can support the implementation. Third, the ideal instrument for Indonesia to secure local agricultural industries is Development Box, Food Security Box, Special Product and new safeguard measures called Special Safeguard Mechanism (SSM). Proposal of SP and SSM still negotiated in by Indonesia and G-33 in Indonesia. Therefore, Indonesia must optimalize the protection for local agricultural industries by identifying vulnerable products to increasing impor and categorize it to SP and SSM schedule.

Kata Kunci : Tindakan Pengamanan, Persetujuan mengenai Tindakan Pengamanan, Persetujuan mengenai Pertanian, Produk Pertanian