PENUNJUKAN HAK ASUH ATAS ANAK OLEH HAKIM SETELAH PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PADANG

Langgeng Putra, Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H.,

2012 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Pasca perceraian orang tua, seringkali menimbulkan persoalan mengenai perihal pengasuhan atas anak-anak yang belum dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: persoalan pengasuhan anak menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, penunjukan hak asuh atas anak di Pengadilan Agama Padang, serta kendala-kendala yang dihadapi hakim di Pengadilan Agama Padang dalam memutuskan/menetapkan hak asuh atas anak. Penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Setelah dilakukan tahapan pendahuluan, pada tahap operasional dikumpulkan data sekunder (melalui library research) dan data primer (melalui field research). Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara, Setelah data terkumpul dirasa cukup dilakukan tahap editing, kemudian dianalisis secara kualitatif. Dari penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa (1) terdapat persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dengan hukum positif dalam hal pengasuhan anak. Bila Hukum Islam lebih memberi prioritas kepada ibu ataupun kerabat ibu, maka Hukum Positif memberi kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak. (2) Di Pengadilan Agama Padang, para mejelis hakim umumnya memberikan putusan penetapan hak asuh anak kepada pihak ibu atau kerabat perempuan dari garis ibu, adakalanya hak itu diberikan sekaligus bersamaan dengan putusan perceraian, adakalanya melalui putusan perkara hadhanah atau penetapan hadhanah berdasar permohonan. (3) Dalam pertimbangan hukum, hakim lebih mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam dan perjanjian lisan yang dibuat para pihak. kendala-kendala yang dihadapi hakim Pengadilan Agama Padang adalah berupa kesulitan dalam menilai keterangan saksi, mengukur kesiapan materil/immaterial calon pengasuh, tekanan terhadap hakim dari pihak kerabat penggugat atau tergugat dan berhadapan dengan pelaksanaan eksekusi yang sulit dilakukan.

After separation of the parents, repeatedly rise many problems about the taking care of the children before they grown up to be mature. This research is purposed to know: problems of children taking care according to Islamic law and Positive law, appointing of taking care right upon the children at the religion court in padang and bamers that faced by the judges at the Regilion Court in Padang. To devide or to ascertain the taking care right of the children. This research is combined both of yuridic normative research and juridical sosilogical research. After doing the preface step, the operational step is done by collect sekunder data (through library research) and primer data (through field research). Data collected by library study and interview, when the data is enough to do editing step, then it will be analyzed according to kualitatif. From the research, known that (1) there is the similiraty and the difference between Islamic law and positive law about the taking care of the children. If the Islamic law prefers to give the priority for mother or mother relatives, the positive law is giving the same opportunity to both side. (2) In Religion Caourt in Padang, the judges generally give decision of the taking care right to mother side or female relatives from mother’s line. Sometimes the right is given at the same time with separation decision. Sometimes through the decision of hadhanah case or hadhanah decision based of the requesr. (3) In law consideration, the judges prefer to the appointment in Islamic law and verbal agreement that is made by both side. The barriers that are faced by the judge are the difficullity in value the witnesses testify. Estimate the readiness of caretaker candidate, oppress to the judges from the side of claimer and being claimed and face the execution that is difficult to do.

Kata Kunci : Perceraian, Hak Asuh Anak