PELAKSANAAN PENGESAHAN PERSEROAN TERBATAS (PT) MENURUT SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SABH)

Hakbar, Prof M.Hawin, SH, LLm, PHd,

2012 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Pengesahan Permohonan PT dengan menggunakan Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH), untuk mengetahui Kendala Penerapan Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH) dalam Pengesahan PT, untuk menjelaskan upaya mengatasi masalah yang timbul dalam pengesahan PT dengan menggunakan Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH). Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (socio legal research) yaitu dengan mengumpulkan bahan dari perundang-undangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat. Sistem Administrasi Badan Hukum ini diberlakukan pada pengesahan Akta Pendirian atau persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan permohonan lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Pasal 1 angka 2 yang juga mengatur tata cara pendaftaran permohonannya. Pelaksanaan Pengesahan Permohonan PT dengan menggunakan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.AH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan. Dalam pelaksanaannya Pengesahan Permohonan PT dengan menggunakan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) masih mengalami kendala seperti ketidak siapan baik dari pihak Departemen sendiri maupun dari pihak Notaris untuk mulai menjalankan sistem ini. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah melakukan langkah-langkah untuk menyederhanakan prosedur pengesahan badan hukum dengan mengunakan teknologi informasi dan pelayanan satu atap. Dari sisi notaris, dengan sistem ini maka notaris seluruh Indonesia dapat mengakses langsung dari daerahnya masing-masing dimana hal ini tentu saja dapat mempersingkat waktu serta jarak yang harus ditempuh. Dari sisi pegawai Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan sistem online ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sadar teknologi, selain dapat membentuk sikap dan perilaku kerja yang efisien dan efektif.

The purpose of this study was to determine the Implementation of the Certification Application for PT by using the System Administrative Agency Law (SABH), to determine Constraint System Implementation Agency Administrative Law (SABH) in the Ratification of PT, to describe efforts to address the problems that arise in the ratification of PT by using the System Administration Legal Entity (SABH). This research approach is a juridical approach to sociological (socio legal research) is to collect material from the legislation which is closely related to the research object and see the norms of the law is then connected to reality or the facts contained in public life. Legal entity administration system enforced on ratification this deed of establishment or approval of the amendment of articles of association other limited liability company and supplication be stipulated based on the resolution of the director general administrial common law article 1 the number 2 also regulate the procedures to registration his supplications. The plea by using the ratification of the company legal entity administration system ( SABH ) based on a minister regulation law and human rights republic of indonesia number m.ah-02.ah.01.01 2009 on procedures of application, the ratification of the company legal entity approval of the amendment articles of association, notification amendment of the articles of association and amendments of the company data. In petition pt implementation ratification by using legal entity administration system sabh ) still experiencing problems ( like the siapan either severally or from the departments of the notary to start running this system. Directorate general public administration law department of justice and human rights republic of indonesia has been taking steps to simplify procedures the ratification of legal entity using information technology and service one roof. The notary public, with this system and a notary indonesia can access directly from each region where it can shorten the time and distance must be taken. Employees of the department of justice and human rights with these online system can improve the quality of human resources awakel technology besides may form the attitudes and behavior work efficient and effective

Kata Kunci : Pengesahan, Perseroan Terbatas, Sistim Administrasi Badan Hukum