Laporkan Masalah

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGURANGAN RESIKO BANJIR DI SUNGAI BANJIR KANAL TIMUR STUDI KASUS SISTEM POLDER BANGER KELURAHAN MUKTIHARJO KOTA SEMARANG

Dimas Wicaksono, Prof. Ir. Bakti Setiawan, M.A., Ph.D.

2012 | Tesis | S2 Magist.Prnc.Kota & Daerah

Permasalahan banjir di Kota Semarang telah menyebabkan dampak yang memprihatinkan, yaitu terhambatnya berbagai kegiatan ekonomi dan sosial. Jika hal tersebut dibiarkan, permasalahan banjir akan mengurangi kinerja pelayanan pemerintah Kota Semarang secara keseluruhan, baik di dalam kerangka pemenuhan kebutuhan dan kepentingan internalnya, maupun dalam peran dan fungsi sebagai pusat pelayanan Ibukota Provinsi Jawa Tengah. Diantara berbagai sistem penanganan banjir, salah satu solusi yang dilakukan oleh Pemerintah dengan sistem polder menjadi prioritas untuk diimplementasikan di Kota Semarang. Sistem Polder Banger dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah Kota Semarang bekerjasama dengan the Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) yang merupakan salah satu lembaga publik pengelola perairan di Belanda. Pemerintah Kota Semarang bekerjasama dengan HHSK juga membentuk Badan Pengelola Polder Banger Sima (BPPB SIMA), dengan maksud agar lembaga tersebut melaksanakan tugas operasional dan pemeliharaan infrastruktur fisiknya. Tujuan Penelitian ini dilakukan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sistem polder dan model kelembagaan yang menyalurkan dukungan masyarakat dalam pengurangan resiko banjir. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif, yang akan dapat menjelaskan secara mendalam prosedur kelembagaan. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, dengan menempatkan obyek Polder Banger sebagai kasus penelitian yang memiliki kekhasan yang bernilai tinggi, sehingga perlu diteliti. Dengan menempatkan Polder Banger sebagai kasus, maka dapat dilakukan eksplorasi pembelajaran yang dapat dimanfaatkan untuk dipergunakan sebagai model di dalam penanganan banjir pada kawasan-kawasan dengan permasalahan yang sama. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion-FGD), dan observasi. Melalui FDG terbentuk kelembagaan Community Based Organization (CBO), yaitu suatu organisasi berbasis masyarakat namun masih bekerjasama dengan pemerintah, swasta, maupun stakeholder lainnya. Penelitian ini menemukan suatu rumusan model kelembagaan pengelola polder berbasis pada partisipasi masyarakat dari studi kasus di Kali Banger Kota Semarang yang meliputi aspek organisasi, legal, finansial, sosial yang dilengkapi dengan Standar Operasional dan Prosedur yang dikelola dan dilaksanakan BPPB SIMA. Diketahui bahawa fungsi dan posisinya itu sendiri sangat penting di dalam mendukung berfungsinya sistem polder tersebut, karena unit ini berperan sebagai pelaksana sehari-hari pemanfaatan dan pemeliharaan sistem polder tersebut. Sementara itu, pengelolaan sistem polder tersebut tidak dapat lepas dari masyarakat yang tinggal di dalam kawasan pelayanan sistem polder.

Flooding problems in the city of Semarang has led to impacts of concern, namely the inhibition of various economic and social activities. If it is allowed, the problem of flooding will reduce the service performance of Semarang City as a whole, both within the framework of its internal needs and interests, and in terms of the role and function as service centers and the capital of Central Java Province. Among the various flood management system, one solution is made by the Government through the Polder System as priorities to be implemented in the Semarang city. Banger Polder System developed by the Government of Semarang in cooperation with the Hoogheemraadschap Schieland en van de Krimpenerwaard (HHSK) which is one public institution managing the condition of waters in the Netherlands. Semarang City Government is also working with established HHSK Management Agency Polder Banger SIMA (BPPB SIMA), with the intention that these institutions carry out operational and physical infrastructure maintenance. Semarang city government is also working with HHSK which then form a Management Board of Polder Banger Sima\" (BPPB SIMA), with the intention that these institutions carry out operational and physical infrastructure maintenance. The purpose of this study was undertaken to optimize the participation of communities in the management system of polders and institutional models that deliver community support in the reduction of flood risk. The research was conducted through a qualitative approach, which will be explained in depth about institutional procedures. This research is a case study, which places the Polder Banger object as a case study which has a high specificity value that needs to be investigated. By placing Polder Banger as a case, it can be done exploratory learning that can be exploited to be used as a model in handling problems of flooding in areas with similar problems. The data was collected by in-depth interviews, focus group discussions (FGD), and observation. Through focus group discussions then formed an institution called the Community Based Organization (CBO), which is a community-based organizations that are working with governments, private sector, as well as other stakeholders. This study found a formula model of the management body of a Polder is based on community participation in Kali Banger Semarang which includes aspects of organizational, legal, financial, social and equipped with the Standard Operating Procedures are maintained and implemented BPPB SIMA. Function and position itself is very important in supporting the functioning of the polder system, because the unit is acting as executor of daily use and maintenance of the polder system. In addition, the management of polder systems can not be separated from the people who live in the service area of the polder system.

Kata Kunci : Banjir, Sistem Polder, Partisipasi Masyarakat, dan Kelembagaan


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.