ANALISIS PENGADAAN PEGAWAI HONORER DI KABUPATEN BENGKALIS

Khairunazri, SSTP, Dr. Agus Heruanto Hadna

2012 | Tesis | S2 Magister Adm. Publik

Selisih jumlah pegawai honorer yang terdata pada database pegawai honorer Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dengan data Pemerintah Kabupaten Bengkalis berjumlah 2.109 orang pada tahun 2005. Bahkan dari 3.891 orang pegawai honorer Pemkab Bengkalis yang terdaftar, 2.957 orang atau 74,75 % baru bekerja 1-5 tahun sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Pegawai Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penambahan 2.957 Pegawai Honorer tersebut tentunya layak untuk diperhatikan dengan seksama terutama terhadap mekanisme dan proses perekrutannya. Apabila pemkab sanggup dan berani merekrut pegawai honorer dengan jumlah yang menggunung tersebut, tentunya Pemkab Bengkalis juga memiliki alasan yang matang dan analisis kebutuhan yang akurat terhadap kebutuhan pegawai pada Organisasi Pemerintah Daerah Pemkab di dalam membentuk komposisi pegawai yang ideal. Dengan memperhatikan situasi di atas peneliti tertarik untuk mengamati kegiatan-kegiatan meliputi: (1) proses pengadaan pegawai honorer dan (2) kesesuaian kompetensi pegawai dengan kebutuhan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Melalui pengamatan langsung yang didukung oleh wawancara baik secara terstruktur maupun yang tidak terstruktur dan umpan balik melalui kuisioner, atau pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang digabungkan, peneliti berusaha menggambarkan mekanisme pengadaan pegawai honorer meliputi kegiatan: (1) pemetaan kebutuhan pegawai, (2) mekanisme, (3) sosialisasi pengadaan, (4) seleksi pegawai, dan (5) pengambilan keputusan. Selain dari pada itu, peneliti juga berusaha menemukan beberapa hal yaitu: (1) jenis kebutuhan organisasi pemda, dan (2) kompetensi keilmuan pegawai honorer yang telah direkrut. Pengamatan penelitian ini mengungkapkan bahwa analisa kebutuhan pegawai di lingkungan Pemkab Bengkalis dilakukan secara berkala dengan memperhatikan kebutuhan pegawai berdasarkan kuantitas dan kualitas melalui mekanise evaluasi kinerja. Namun, pengadaan pegawai honorer belum melalui tahapan dan pola pengadaan yang benar. Sehingga kompetensi pegawai honorer yang ada sekarang ini jauh dari proyeksi kebutuhan pegawai yang diharapkan. Keadaan tersebut kemudian menuntut Pemkab Bengkalis untuk kembali memperhatikan pemetaan kebutuhan yang sebaiknya diterapkan secara berkesinambungan. Selain itu, pemkab juga bisa mempertimbangkan merekrut pegawai dalam jenis dan bentuk lain melalui pihak ke tiga agar berhasil menemukan pegawai yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan juga merupakan langkah efesiensi dan efektivitas penggunaan pegawai.

The difference in number of Honorary Employees data based which recorded on \"the Administrative Reform Ministry of Government\" and the Bengkalis regencies data was 2.109 people in 2005. Even those of 3.891 employees listed for Bengkalis regency, 2.957 people or 74.75% recently joined for 1-5 years before the Government Regulation No. 48 of 2005 on the Appointment of Honorary Employees Become Civil Servants (PNS) had set. The addition of 2.957 is certainly worthy of permanent employees to be looked at closely, especially on the mechanisms and processes of recruitment. If the district government can and dare to recruit permanent employees with a mounting number of these, of course, Bengkalis regency also has reason to mature and accurate analysis of needs to the needs of employees in Local Government Organization in the District Government in shaping the composition of the ideal employee. By considering the above situation the researchers interested to observe the activities include: (1) permanent employees of the procurement process and (2) compliance with the competence of the employees within the organization needs by Bengkalis Government. Through direct observation, supported by interviews both structured and unstructured and feedback through questionnaires, or quantitative and qualitative approaches are combined, the researchers attempted to describe the mechanism includes the procurement of permanent employees include: (1) mapping the needs of employees, (2) mechanism, (3) dissemination of procurement, (4) the selection of employees, and (5) decision making. Apart from that, researchers are also trying to find a few things: (1) type of government organization needs, and (2) the scientific competence of permanent employees who have been recruited. Observation of this study revealed that employees of a needs assessment conducted periodically Bengkalis regency by taking into account the needs of employees based on the quantity and quality through mechanism of performance evaluation. However, the procurement of permanent employees and not through the stages of the procurement of the correct pattern. Competence so that permanent employees are now far from the projected needs of employees is expected. Circumstances then demanded Bengkalis district government to reconsider the mapping needs that should be applied on an ongoing basis. In addition, the district government could also consider hiring an employee in kind and other forms through a third party in order to successfully find employees who fit with the competencies required and also the measures the efficiency and effectiveness of the use of employees.

Kata Kunci : pemetaan kebutuhan pegawai, seleksi pegawai, pegawai honorer