ESKALASI HARGA (PRICE ADJUSTMENT) PADA PERJANJIAN PEMBORONGAN PROYEK MULTYYEARS PEMBANGUNAN STADION UTAMA KALIMANTAN TIMUR

Qurani Dewi Kusumawardani, Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H.C.N.

2012 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian dengan judul Eskalasi Harga (Price Adjustment) pada Perjanjian Pemborongan Proyek Multyyears Pembangunan Stadion Utama Kalimantan Timur bertujuan untuk mengetahui dalam tahap yang manakah dimungkinkan eskalasi harga (price adjustment) dapat dilaksanakan pada perjanjian pemborongan proyek multyyears Pembangunan Stadion Utama Kalimantan Timur, dan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari pengenaan eskalasi harga (price adjustment) pada perjanjian pemborongan proyek multyyears Pembangunan Stadion Utama Kalimantan Timur baik bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun kepada pihak kontraktornya. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis empiris dan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui wawancara mendalam (in depth Interview ), dengan para narasumber yang kompeten dan terkait dengan masalah yang diteliti serta para responden untuk mendapatkan data primer, sedangkan penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan bahan hukum baik primer, sekunder dan atau tersier. Analisis data hasil penelitian dilakukan dengan cara kualitatif, data-data tersebut dikaji dengan metode induktif, kesimpulan yang telah dianalisis dituangkan dalam wujud tulisan dengan metode pelaporan secara deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Pertama, seharusnya eskalasi harga dilakukan pada tahapan kontraktual karena semestinya telah diperjanjikan para pihak di dalam kontrak mereka. Tetapi dikarenakan adanya kasus seperti ini, maka eskalasi harga pun dapat dilaksanakan pembayarannya pada saat post kontraktual walaupun perjanjian telah selesai dan telah dilakukan Final Hand Over mendasarkan pada Teori Tuntutan atas suatu Quantum Meruit dan azas Proporsionalitas yang juga tidak dapat dilepaskan dari prinsip itikad baik dan keadilan. Kedua, adanya akibat hukum pengenaan eskalasi harga bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu melakukan pembayaran eskalasi, jika enggan membayar maka dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi dan akibat hukum bagi Kontraktor yaitu mendapatkan pembayaran eskalasi saat post kontraktual sesuai perhitungan dalam Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, walaupun tidak ada perjanjian eskalasi harga sebaiknya pekerjaan tetap diselesaikan baru menuntut eskalasi setelah selesai pekerjaan, sehingga tidak terjadi dead lock saat berlangsungnya proyek Stadion Palaran, Kaltim.

The research entitled Price adjustment on Building Chartering Agreement Multi years Project in the Development of Main Stadium East Kalimantan purposes to determine in which stage the possibility of price adjustment can be impleme nted in the building chartering agreement multi years project in the development of Main Stadium in East Kalimantan, and to understand the legal consequences that posed from the imposition of price adjustment in the building chartering agreement multi years project in the development of Main Stadium for both parties, the Government of East Kalimantan, East Kalimantan Province and to The Contractors. This research is an empirical legal research and normative legal research. Empirical legal research is done through in-depth interview with the competent informants persons and who is related to the issues, as well as the respondents to obtain primary data. While the normative legal research by collecting legal materials from primary, secondary, or tertiary. Data analysis techniques in this study is a qualitative research method, the data are analyzed by the inductive method, conclusions that have been analyzed, stated in the form of writing by descriptive methods of reporting. The result of research shows: First, price adjus tment should be performed on the contractual stages for the parties because price adjustment should already have agreed in their contract before. But because of arise cases like this, then the price adjustment can be implemented at the time of post-contractual payment, even though an agreement has been completed and has been carried out on the Final Hand Over based on the Quantum Meruit Theory and the principle of proportionality. This is also cannot be separated from the principle of good faith and justice. Second, the legal consequences of price adjus tment due to the Government of East Kalimantan Province, which is making payments for the price adjustment, if reluctant to pay, it can be declared in default and The legal consequences for the Contractor gets a postcontractual payments of price adjustment which is appropriate on the calculations of Presidential Decree Number 80 of 2003 as the Guidelines for Government Procurement, although there is no price adjustment agreement, better if the project be completed. After the project finished, the contractor offer to get payment on price adjustment to the government so deadlock does not occur during the execution of the project.

Kata Kunci : Eskalasi harga, Perjanjian Pemborongan Bangunan, Stadion Utama Kalimantan Timur.