SURAT KETERANGAN WARIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Muhammad Arif Rakhman, Antarai Innaka, S.H., M.Hum.,

2012 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan dalam pembuatan Surat Keterangan Waris masih menggunakan pengolongan warga negara seperti yang diatur dalam Pasal 111 Ayat 1 C Poin 4 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sementara di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak ada pembedaan golongan warga negara. Metode penulisan dalam tesis ini adalah yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Wawancara dilakukan terhadap narasumber dan responden dari Kantor Pertanahan Yogyakarta dan Notaris di kota Yogyakarta. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Alasan masih diberlakukannya penggolongan warga negara dalam pembuatan Surat Keterangan Waris seperti yang diatur dalam Pasal 111 Ayat 1 C Poin 4 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak dibedakan golongan warga negara adalah karena tidak ada Instruksi dari Badan Pertanahan Pusat kepada Kantor Pertanahan Yogyakarta untuk tetap mengikuti atau menyimpangi aturan pembuatan Surat Keterangan Waris tersebut di atas, aturan penggolongan warga negara dalam pembuatan surat keterangan waris dianggap sebagai aturan yang bersifat khusus sehingga tetap berlaku dan tidak dapat dipertentangkan dan tidak ada aturan lebih lanjut bagaimana cara pembuatan Surat Keterangan Waris seharusnya dibuat jika tidak ada penggolongan warga negara.

This study aims to determine the reasons for making the Certificate of Inheritance still use classification citizens as stipulated in Article 111 Paragraph 1 C Point 4 State Minister of Agrarian Number 3 of 1997 on Implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registry while in the Law Of The Republic Of Indonesia Number 12 of 2006 Concerning Citizenship Of The Republic Of Indonesia is distinguished group of citizens groups. Writing methods in carrying this thesis is empirical juridical. The data used are the primary data and secondary data. Primary data obtained through interviews, while secondary data obtained by literary study. Interviews were conducted against the informant and the respondent of the Land Office and Notary in the city of Yogyakarta. The analysis in this study conducted with qualitative methods, namely grouping and selecting the data obtained from field research by the quality and validity, then connected with theories derived from research literature, in order to obtain answers to the problems posed. The reason was the enactment of citizenship in making the classification of certificatie of inheritance as provided for in Article 111 Paragraph 1 C Point 4 State Minister of Agrarian Regulation No. 3 of 1997 on Implementation of Government Regulation Number 24 1997 on Land Registry although in Law Of The Republic Of Indonesia Number 12 of 2006 Concerning Citizenship Of The Republic Of Indonesia is distinguished group of citizens groups is because there is no certainty about the rules of law which should take precedence in the manufacture of a certificate of inheritance, classification rules in the manufacture of a certificate of citizenship inheritance rules is regarded as a special so it remains valid and can not be contested and no more rules how to manufacture a certificate of inheritance should be made if there is no classification of citizenship.

Kata Kunci : Surat Keterangan Waris, Kewarganegaraan, Notaris