IMPLEMENTASI KEBIJAKAN POS PAUD TERPADU DI KOTA SURABAYA

TAUFIK DARYANTO, S.PSI, Dr. Dewi Haryani Susilastuti, M.Sc

2012 | Tesis | S2 Mag.Studi Kebijakan

Tesis berjudul “Implementasi Kebijakan Pos PAUD Terpadu di Kota Surabaya” ini merupakan kajian implementasi kebijakan yang bertujuan untuk mengetahui kinerja implementasi kebijakan Pos PAUD Terpadu di Kota Surabaya dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer hasil wawancara mendalam dan observasi serta data skunder yang diperoleh dari laporan-laporan program dan dokumentasi lain yang relevan dengan penelitian. Analisa data yang dilakukan adalah reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pos PAUD Terpadu secara umum telah dijalankan, secara kuantitas kelompok yang terbentuk telah mencapai 58% atau 803 kelompok dari 1.390 kelompok yang ditargetkan, pada tahun 2010, namun secara kualitas masih kurang, kekurangan tersebut terkait ketidak seimbangan layanan yang diberikan pada kegiatan Pos PAUD Terpadu. Layangan paling menonjol adalah pada kegiatan PAUD, kemudian Posyandu dan layanan yang paling lemah adalah pada kegiatan BKB. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pos PAUD Terpadu, dapat diringkas menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung antara lain: kejelasan dasar dan tujuan kebijakan, tersedianya sumber daya (SDM, dana dan sarana), sistem kerjasama antar instansi yang diwadahi dalam Pokjanal, nilai-nilai kemitraaan, kebersamaan dan kesatuan, sikap penerimaan para pelaksana terhadap kebijakan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan, serta adanya dukungan dari sasaran Program, tokoh masyarakat dan elit politik. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan adalah belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kebijakan sehingga memungkinkan terjadinya multi interpretasi, belum adanya standar pelayanan minimal yang ingin dicapai, kekurang pahaman para pelaksana kebijakan di tingkat lapangan tentang substansi kebijakan, dan keterbatasan jumlah maupun kualitas Kader/Bunda. Masing-masing faktor tersebut saling terkait satu sama lain sebelum akhirnya mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Rekomendasi yang diberikan adalah : (1) agar segera disusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta standar pelayanan minimal dalam kegiatan Pos PAUD Terpadu; (2) sosialisasi kebijakan kepada masyarakat dan pelatihan kepada para pelaksana kebijakan terkait substansi kebijakan; (3) terus mengembangkan kemitraan dan mempertahankan kerja sama lintas sektor yang telah terjalin.

Thesis entitled \"Implementation of Integrated Early Childhood Education Post/Pos PAUD Terpadu Policy in Surabaya\" This is a study of policy implementation that aimed to identifying performance of the implementation Pos PAUD Terpadu policy in Surabaya and the factors that influence the implementation of the policy. This research is a case study with qualitative approach. The data used are primary data from in-depth interviews and observations, and secondary data obtained from program reports and other documentation that relevant to the research. Data analysis is data reduction, data presentation and conclusions. The results showed that the implementation of Pos PAUD Terpadu policy in general has been executed, the quantity of Pos PAUD Terpadu group that has formed reached 58% or 803 groups from 1390 group that has targeted in 2010, but the quality is still lacking, the deficiency related with imbalance of services provided in Pos PAUD Terpadu groups. The most prominent is PAUD and Posyandu activities and the weakest is BKB activities. Factors that influence implementation of Pos PAUD Terpadu Policy, can be summarized into supporting factors and inhibiting factors. Supporting factors include: a clear basic and purpose of the policy, the availability of resources (human resources, funds and facilities), the system inter-agency cooperation contained in Pokjanal, the values of partnership, solidarity and unity, acceptance of the implementers of policy and commitment to implement policies, and support from the target program, community leaders and political elites. While the factors that hinder the implementation of policies is the absence of technical guidelines and executing instructions that allow for multiple interpretations, the lack of minimum service standards to be achieved, a lack of understanding policy implementers at the field level of the substance of policy, and the limited quantity and quality of Kader/Bunda. Each of these factors are interrelated to one another before influence the performance of policy implementation. The recommendations given are: (1) to be prepared technical guidelines and executing instructions and the minimum service standards in Pos PAUD Terpadu activities; (2) socialitation the policy to the public and training of substance of policy to policy implementers; (3) continue to develop partnerships and maintaining cross-sectoral cooperation that has existed.

Kata Kunci : Pos PAUD Terpadu, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008, kerjasama lintas sektor, Pokjanal, Kader/Bunda.