PENGATURAN DAN PENERAPAN ROYALTI PERFORMING RIGHTS MUSIK ATAU LAGU UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DI BIDANG USAHA PERHOTELAN DAN RESTORAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Elliza T. Mandosir, SH, Dina Widyaputri K, S.H.,LL.M

2012 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian dilakukan untuk menganalisa tanggung jawab YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) yang ditunjuk sebagai pelaksana teknis di lapangan guna melakukan pemungutan Royalti Performing Rights Hak Mengumumkan Musik atau Lagu secara komersial dibidang usaha perhotelan dan restoran di Daerah Istimewa Yogyakarta. YKCI sendiri tunduk dan berpegang pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau yang disingkat dengan UUHC Tahun 2002. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data sekunder yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan, bukubuku, tulisan ilmiah, majalah, dokumen-dokumen serta kamus yang berhubungan dengan objek yang diteliti, kesemuanya itu merupakan sumber hukum,yang dikelompokkan menjadi tiga bahan hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik suatu kesimpulan dari permasalahan sebagai berikut: 1. Pengaturan dan penerapan royalti performing rights musik atau lagu dilakukan oleh.YKCI dengan memungut royalti performing rights musik atau lagu berdasarkan surat kuasa dari pencipta musik atau lagu yang menjadi anggota YKCI, pemungutan royalti dilakukan dengan cara Blanket License, prosedur standar pemungutan royalti performing rights musik atau lagu, YKCI melakukan sosialisasi kepada user, YKCI memberikan standar kepada user, YKCI memberikan formulir aplikasi lisensi kepada user, dan YKCI akan memberikan surat jawaban mengenai besarnya biaya lisensi yang sudah ditentukan oleh YKCI berdasarkan pemakaian musik atau lagu parameter jenis usahanya. Pengelolaan royalti performing rights musik atau lagu oleh YKCI, dari biaya lisensi royalti performing rights musik atau lagu, 70% disalurkan kepada pencipta musik atau lagu, dan 30% untuk biaya administrasi dan pengelolaan untuk YKCI, setiap tahun pengelolaan ini diaudit. 2. Hambatan-hambatan dalam pemungutan royalti performing rights dan upaya penyelesaiannya: a. Rendahnya kesadaran user membayar royalty; b. Lemahnya penegakan hukum performing right; c. Kurangnya permahaman user terhadap UUHC Tahun 2002 umumnya dan khususnya performing rights musik atau lagu; d. Lemahnya sanksi hanya menyita alat-alat pemutar musik atau lagu dan alat pendukungnya dengan tidak menutup tempat usaha; e. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum (Polisi) terhdap UUHC Tahun 2002 dan performing rights musik atau lagu khususnya; f. Luasnya wilayah teritorial Indonesia; g. Kurang jelasnya UUHC Tahun 2002 dalam merumuskan performing rights dan kurang jelasnya Pasal 45 ayat (4) UUHC Tahun 2002 yang menimbulkan penafsiran yang berbeda antara YKCI dan user; h. UUHC Tahun 2002 tidak mengatur lembaga collecting socity; dan i. Kurang maksimalnya YKCI dalam memungut royalti performing rights dan keterbatasan SDM YKCI. 3. Cara mengatasi hambatan dalam pemungutan royalti performing rights musik atau lagu: a. Memperjelas pengaturan Pasal 45 ayat (4) UUHC Tahun 2002 dengan melakukan perubahan UUHC Tahun 2002, dan b. Sosialisasi tentang performing rights musik atau lagu oleh YKCI perlu ditingkatkan ke seluruh wilayah Indonesia, c. Menambah sumber daya manusia KCI dan membuka kantor perwakilan baru KCI di daerah-daerah.

The study was conducted to analyze the responsibility YKCI (foundation creation Indonesia) designated as the technical implementation in the field to conduct polling Rights Performing Rights Royalties Announces Music Video commercial or business in the field of hotel and restaurant in Yogyakarta Special Region. YKCI own subject and adhered to the Law Number 19 Year 2002 concerning copyright or shortened by UUHC of 2002. The research was conducted by collecting and studying secondary data contained in the legislation, books, scientific papers, magazines, documents and related dictionary object under study, all of which are sources of law, which are grouped into three materials the law. Based on the results of research and discussion, a conclusion can be drawn from the following problems: 1. Setting and implementation of performing rights royalties to music or songs performed by charging a royalty YKCI performing rights to music or songs by a power of attorney from the creators of music or songs that are members of YKCI, royalty collection is done by Blanket License, a standard procedure performing rights royalties collection of music or song , YKCI outreach to the user, provide a standard for user YKCI, YKCI give the user a license application form, and YKCI will provide a letter of response concerning the amount of license fee prescribed by YKCI based on the use of music or song parameter type of business. Management of performing rights royalties by YKCI music or songs, from the performing rights royalties license fees to music or songs, 70% is channeled to the creators of music or songs, and 30% for administrative costs and management for YKCI, management is audited every year. 2. Constraints in the collection of performing rights royalties and its remedies: a. The low awareness of users to pay royalties; b. Performing law enforcement right; c. Lack of user understanding of UUHC of 2002 general and in particular performing rights to music or songs; d. Weak sanctions simply seize the means of songs and music players or supporters by not closing tools places of business; e. Lack of understanding of the law enforcement officers (police) terhdap UUHC of 2002 and the performing rights to music or tune in particular; f. The extent of the territory of Indonesia; g. Lack of clarity in the formulation of 2002 UUHC performing rights and the lack of clarity of Article 45 paragraph (4) UUHC of 2002 which created an interpretation that differs between YKCI and user; h. UUHC of 2002 did not set the socity collecting institutions, and i. Less the maximum levy YKCI the performing rights royalties YKCI and limited human resources. 3. How to overcome obstacles in the collection of performing rights royalties to music or song: a. Memperjelas setting Article 45 paragraph (4) UUHC of 2002 by making changes UUHC of 2002, and b. Socialization of the performing rights to music or songs by YKCI need to be upgraded to all parts of Indonesia, c. Adding human resources and KCI KCI opened new representative offices in these areas.

Kata Kunci : UUHC Tahun 2002, Performing Rights, dan YKCI.