PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DALAM BIDANG PERTAMBANGAN DI KABUPATEN BANJAR, KALIMANTAN SELATAN

DEWA AYU PUTU SUKARTINI, Prof.Dr.Sudjito,S.H., MSi,

2012 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tanah merupakan sarana dan kebutuhan yang amat penting bagi kehidupan manusia. Tanah tidak lagi dipandang sebagai masalah agraria semata yang diidentikkan sebagai pertanian belaka melainkan telah berkembang baik manfaat maupun kegunaannya, sehingga terjadi dampak negatif yang semakin kompleks. Penelitian ini dilakukan guna mendapatkan pengetahuan mengenai cara penyelesaian sengketa tanah dalam bidang pertambangan di wilayah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan berkaitan dengan tanah masyarakat yang dimiliki perseorangan dan mengetahui peranan pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah dan kepolisian dalam mengantisipasi munculnya sengketa pertanahan yang berkembang secara kuantitas maupun kualitas sehingga masyarakat pemilik tanah tidak dirugikan dan pengusaha pertambangan dapat melaksanakan operasionalnya dengan lancar. Penelitian yang dilakukan merupakan perpaduan antara jenis penelitian normatif dan empiris dengan pendekatan yang dilakukan secara normatif-positivis terhadap obyek fokus penelitian yaitu mencari dasar-dasar hukum positif yang dapat memberikan jawaban konseptual terhadap rumusan masalah termasuk menelaah beberapa kasus yang berkaitan dengan materi penelitian dan pendekatan empiris yaitu menganalisis data yang diperoleh untuk kemudian disusun menjadi kerangka sistimatis yang selanjutnya ditulis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa tanah yang sering terjadi di wilayah pertambangan adalah karena ketidakpahaman masyarakat akan pentingnya legalitas kepemilikan tanah, administrasi surat keterangan tanah yang tidak jelas sehingga tanah bisa dimiliki oleh lebih dari satu orang, dan kurang bertanggungjawabnya aparat yang menerbitkan legalitas tanah sehingga proses penambangan dan pembebasan tanah selalu diringi dengan sengketa. Dampaknya kepada perusahaan adalah proses ganti rugi atau jual beli tanah yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan yang dilakukan secara di bawah tangan tidak memberikan jaminan bahwa perusahaan telah secara sah melakukan proses ganti rugi atau jual beli tanah sehingga dalam menjalankan usahanya, perusahaan pertambangan selalu mengalami hambatan operasional yang berkaitan dengan tanah masyarakat.

Land is a very important facility and need for human living. It is no longer seen only as agrarian affair which is identical to farming issue; instead it has grown into a further aspect covering both its advantage and utility which enables to create complex negative effect. The research is aimed at studying on how to settle land dispute in mining sector in Banjar Regency, South Kalimantan, in accordance to the land owned by individual and to know the role of government, in this case local government and police instance to anticipate the emergence of land dispute which grows quantitatively and qualitatively so that the people who own the land will not suffer from loss and the mining enterprise can operate the company smoothly. This research is a combination of normative and empirical research with normative and positivistic approach to research object. This research is done in order to seek positive law principle which gives contextual answer to conceptual framework that covers study cases related to the research material and empirical approach to analyze the data obtained. The data will be arranged in systematical framework which is descriptively written. The research result shows that the land conflict in mining area occurs because local people have lack of understanding on the importance of land ownership, administration of land which is not transparent that the land can be owned by more than one person. In addition to that, land conflict occurs because the apparatus fail to fulfill the responsibility to issue the land legality that the process of mining and land clearance often occurs with conflict. The mining company, in return, suffers from compensation or land selling in deceitful manner carried out by the company which doesn’t give guarantee that the company has legally met the compensation or sale and purchase agreement. As the result, the mining company suffers from hampered operational activity caused by the land dispute with the local people.

Kata Kunci : Sengketa Tanah, Pertambangan, Kabupaten Banjar