MOBILISASI DAN SUSTAINABILITAS PEMBIAYAAN PEMBERANTASAN MALARIA DI KOTA JAYAPURA

Dikson B.Womsiwor, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D

2012 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar Belakang : Pembiayaan pemberantasan Malaria di kota Jayapura melalui APBD/Otsus hingga tahun 2010 masih sangat jauh dari yang diharapkan yaitu kurang dari 10% dari total dana 15% pertahun untuk bidang Kesehatan, program ini terbantu dengan adanya Donor IPM-5 GF (Intensifikasi pemberantasan Malaria-5 propinsi di Indonesia Global Fund). Pada tahun 2007 bantuan donor ini sempat dihentikan sementara waktu sehingga mengakibatkan terjadinya peningkatan kasus. Penyelenggaraan program ini memerlukan pembiayaan yang maksimal dan berkelanjutan sehingga seharusnya menjadi prioritas dari Pemerintah daerah, instansi terkait juga masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mencari gambaran untuk membuat skenario pembiayaan program pemberantasan malaria ini serta sejauh mana upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan keberlangsungan program. Metode Penelitian : Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam dengan informan Pemda kota Jayapura dan Intansi terkait (Dinas Kesehatan), juga melalui observasi dokumen dan laporan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil Penelitian : Pembiayaan program malaria berdasarkan kualitas mencapai 80% sementara berdasarkan kuantitas pembiayaan belum mencukupi (hanya 30.000.000 ) saja atau 0,06% pertahun,dari total dana otsus 15 % atau 7,8 milyard untuk bidang kesehatan pertahun. Memang setiap tahun terjadi peningkatan namun belum diatas 1%, sedangkan berdasarkan kesepakatan dengan lembaga donor harus fivety-fivety dimana dana yang disediakan donor setiap tahun (300.000.000-500.000.000) bahkan lebih. Kendala yang terjadi adalah dana yang disediakan memang besar (800.000.000) untuk bidang PMK pertahun namun terbagi kesemua program penyakit sehingga menjadi kecil-kecil dan juga belum adanya koordinasi serta komunikasi antara bagian perencanaan dan pengelola program (Integrasi). Kesimpulan : Pemberantasan Malaria di kota Jayapura harus menjadi prioritas baik program maupun pembiayaannya dari APBD/Otsus juga sumber dana lainnya, untuk bidang PMK dana perlu ditambah lagi. Pembiayaannya segera disesuaikan dengan kesepakatan yang ada bersama donor , harus ada koordinasi dan komunikasi antara bagian perencanaan dan pengelola program, kinerja program ditingkatkan dan dipertahankan.

Background: The funding of Malaria elimination in The City of Jayapura by APBD/Special Autonomy of 2010 was logging or find other negative expresions, which was less than 10% from 15% of total fund per year in Health section. Thus, this program obtained the assistance by the existing IPM-5 GF Donor (Intensification of Malaria removal – 5 provinces of Indonesia Global Fund). In 2007, the donor aid was temporarily clogged so it caused the case increasing. The implementation of this program requires maximally and continuously funding, so that it turns as top priority of Local Government, related institution and society. The aim of this research is to seek an overview in order to make financing scenario of Malaria elimination program in Health Service of The City of Jayapura as well as to know how far the efforts conducted to improve and maintain the continuity of the program. Research Method: The research is conducted qualitatively by using in depth interview method with the informant of Local Government of The City of Jayapura and related Institution (Health Service) and by document observation and report related with the research. Result of Research: The funding of Malaria program is based on the quality reaching 80%, while, quantity based, the funding has not sufficient (currency 30.000.000 ) or 0,06% per year from 15 % total fund of Special Autonomy or 7,8 billion for health section per year. Indeed, there is a rising each year, but it is below 1%. Thus, based on the agreement with benefactor institution, it should be fifty-fifty, where the fund provided by donor in each year is 300.000.000- 500.000.000, even more. The obstacle happened is the fund provided is huge enough (800.000.000) for PMK section per year, yet it divides into all over disease programs, so that it becomes in small amount and there is no coordination as well as communication inter-department of planning and budgeting (Integration). Conclusion: The Malaria elimination in The City of Jayapura should be a top priority, either the program or the funding from APBD/Special Autonomy as well as other fund sources. For PMK section, the fund is necessarily to be added. The funding is adjusted immediately with the agreement mutually conducted of the donor. It needs coordination and communication inter-department of planning and program manager, eventually the program performance requires increasing and maintaining.

Kata Kunci : Mobilisasi, Sustainabilitas, Pembiayaan Pemberantasan, Malaria