Dampak Implementasi Asas Perlakuan Yang Sama Kepada Semua Penanam Modal Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penanaman Modal Pada Sektor Pertambangan Minyak Di Kabupaten Blora Jawa Tengah

Ucok Rolando Parulian Tamba, SH, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.

2012 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak implementasi asas perlakuan yang sama kepada semua penanam modal pada sektor pertambangan minyak di Kabupaten Blora Jawa Tengah. Mengetahui sektor apa saja yang mempengaruhi perubahan-perubahan atas peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal pada sektor pertambangan minyak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan dengan maksud untuk membahas objek yang hendak diteliti berupa peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, yurisprudensi, dan berbagai bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan dampak implementasi asas perlakukan yang sama kepada semua penanam modal pada sektor pertambangan. Untuk melengkapi data normatif, maka digunakan juga penelitian empiris yang menghasilkan data lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan akibat penerapan asas perlakuan yang sama kepada semua penanam modal pada sektor pertambangan minyak di Kabupaten Blora Jawa Tengah, diantaranya adalah : bergesernya jumlah Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN), perbedaan jumlah produksi minyak, jumlah konsesi/lapangan minyak strategis yang lebih banyak dikuasai penanam modal asing serta Ketergantungan pada produksi minyak perusahaan asing. Hasil penelitian menunjukkan faktor yang mempengaruhi perubahanperubahan atas peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal pada sektor pertambangan minyak di indonesia, diantaranya adalah : konsekuensi ratifikasi WTO dan persetujuan TRIMs yang mengakibatkan Indonesia harus menyesuaikan segala peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal yang selaras dengan ketentuan TRIMs, sehingga dengan konsekuensi ini terbitlah Undang-Undang Penanamam Modal yang keseluruhan isinya sesuai dengan ketentuan persetujuan TRIMs. Kemudian faktor filosifis Ideologis dan serta faktor pergaulan dan pencitraan (Image) dalam hubungan internasional. Diharapkan pemerintah harus menempatkan arah pembangunan yang memprioritaskan kepada kepentingan nasional. UUD 1945 dengan tegas menyatakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam sistem perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan, serta diiperlukan upaya uji materi (judicial review) ketentuan Pasal 3 UU Penanaman Modal ke Mahkamah Konstitusi untuk mencabut ketentuan pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut.

This research aims to determine the impact of the implementation of the principle of equal treatment to all investors in the mining sector of the oil in Blora regency of Central Java. Knowing what are the sectors that influence the changes in laws and regulations on investment in oil mining sector in Indonesia. This research uses a normative juridical approach. Normative juridical approach is used in order to discuss about the object studied in the form of legislation, expert opinions, case law, and a variety of legal materials relating to the impact of the implementation of the principle of equal treatment to all investors in the mining sector. To complement the normative data, it is also used to generate empirical field data. These research indicate that the impact caused by the application of the principle of equal treatment to all investors in the oil mining sector in Central Java Blora district, which are: the shift amount Domestic Investors (DCI), the difference in the amount of oil production, the number of concession / field more strategic oil controlled by foreign investors as well as dependence on foreign oil production. The results of this research showed that factors affecting the changes in laws and regulations on investment in the oil mining sector in Indonesia, which are: the consequences of ratification of the WTO and TRIMs agreements that Indonesia must adjust any resulting legislation in the field of investment that is consistent with TRIMs provisions, so that the consequences of this Act come a Capital Investment the whole contents in accordance with the provisions of TRIMs agreement. Then filosifis factors as well as ideological and social factors and imaging (Image) in international relations. It is expected the government should place a priority direction of development to the national interest. 1945 Constitution clearly states the earth, water and natural resources contained therein is controlled by the state and used for the greatest welfare of the people in the community economic-based economic system, as well as judicial attempts (judicial review) the provisions of Article 3 of the Investment Law to Court to repeal provisions of the constitution contained in the law.

Kata Kunci : Penanam Modal, Perlakuan Yang Sama.