DINAMIKA NEGOSIASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM REKONSTRUKSI PASAR INPRES I, II, III DAN IV KOTA PADANG PASCAGEMPA 30 SEPTEMBER 2009

Wayu Eko Yudiatmaja, Dr. Agus Pramusinto, MDA

2012 | Tesis | S2 Manajemen dan Kebijakan Publik

Pascagempa 30 September 2009, Pemerintah Kota Padang berupaya merekonstruksi Pasar Inpres I, II, III dan IV yang rusak akibat gempa sesuai dengan kebijakan dan program yang telah dirancangnya. Proses rekonstruksi dilakukan dua tahap, yaitu tahap pertama rekonstruksi Pasar Inpres I dan tahap kedua rekonstruksi Pasar Inpres II, III dan IV. Setelah Pasar Inpres I selesai direkonstruksi, timbul penolakan dari para pedagang terkait dengan kebijakan penempatan kembali pedagang Pasar Inpres I. Penolakan ini menjalar ke pedagang Pasar Inpres II, III dan IV. Kuatnya penolakan dari para pedagang memaksa Pemerintah Kota Padang mengakomodir perwakilan pedagang untuk menegosiasikan kebijakan dan program Pasar Inpres I, II, III dan IV. Tesis ini menganalisis dinamika negosiasi kebijakan dan program rekonstruksi Pasar Inpres I, II, III dan IV Kota Padang pascagempa 30 September 2009. Pertanyaan besar yang ingin dijawab oleh penelitian ini adalah, mengapa negosiasi kebijakan dan program rekonstruksi Pasar Inpres I, II, III dan IV berlangsung lama? Tema sentral penelitian ini yaitu demokrasi kebijakan publik, sehingga konsep dan teori yang digunakan untuk memetakan permasalahan penelitian ini adalah konsep dan teori yang berkaitan dengan kebijakan publik, formulasi kebijakan, partisipasi publik, dimensi ekonomi kebijakan, serta konflik dan negosiasi kebijakan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan fenomenologi agar dapat menjelaskan dan menginterpretasikan pikiran dan tindakan aktor-aktor yang terlibat dalam proses negosiasi kebijakan dan program Pasar Inpres I, II, III dan IV. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses negosiasi kebijakan dan program rekonstruksi Pasar Inpres I, II, III dan IV memakan waktu lama karena disebabkan oleh dua hal. Pertama, Pemerintah Kota Padang cenderung menggunakan pendekatan kekuasaan dan memakai cara-cara kekerasan dalam merumuskan kebijakan dan program rekonstruksi Pasar Inpres I, II, III dan IV. Kedua, Pemerintah Kota Padang mengedepankan pendekatan rasionalitas ekonomi dalam menentukan harga kios dan los di Pasar Inpres I, II, III dan IV yang akan diserahkan kepada para pedagang.

After the 30 September 2009 earthquake, The Government of Padang City seeks to reconstruct Pasar Inpres I, II, III and IV The City of Padang are damaged by the earthquake in accordance with the policies and programs that have been designed. Performed two-stage reconstruction processes, namely the first stage of reconstruction Pasar Inpres I and the second stage of reconstruction of Pasar Inpres II, III and IV. After finished Pasar Inpres I reconstructed, arising out of rejection of the traders with the replacement policy traders in Pasar Inpres I. This resistance spread to the traders of Pasar Inpres II, III and IV. Exteremely resistance from the traders forced the government to accommodate representatives of traders to negotiate policies and programs Pasar Inpres I, II, III and IV. This thesis analyzes the dynamics of the negotiation of policy and program reconstruction of Pasar Inpres I, II, III and IV of The City of Padang postearthquake 30 September 2009. The big question that would like to answered by this research is, why negotiation policy and program reconstruction of Pasar Inpres I, II, III and IV last long? The central theme of this research is the democracy of public policy, so the concepts and theories used to map the problem of this research are the concepts and theories about public policy, policy formulation, public participation, the economic dimensions of policy, as well as conflict and negotiation policies. The research was conducted using phenomenological approach in order to explain and interpret the thoughts and actions of the actors involved in policy and program negotiations of Pasar Inpres I, II, III and IV. This study concluded that the process of policy negotiation and reconstruction program Inpres Market I, II, III and IV takes a long time because it is caused by two things. First, The City of Padang tend to use the approach of power and using violent means in formulating policies and programs of reconstruction of Pasar Inpres I, II, III and IV. Secondly, The Government of Padang City put forward economic rationality approach in determining the price of kiosks and stalls in the Pasar Inpres I, II, III and IV that will be handed over to the traders.

Kata Kunci : negosiasi kebijakan, pendekatan kekuasaan dan kekerasan, pendekatan rasionalitas