KAYAPAK DAN KOPNDAMAN DALAM POLITISASI ETNIS (Studi Kasus Implikasi Terhadap Relasi Antara Suku Muyu dan Wambon Paska Pemekaran Kabupaten Boven Digoel Propinsi Papua)

DAMIANUS KATAYU, Drs. Haryanto, MA

2012 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana proses-proses politisasi etnis oleh elit-elit Muyu dan Wambon dan apa implikasinya terhadap relasi antar etnis Muyu dan Wambon di kabupaten Boven Digoel. Keanekaragaman budaya dan etnis yang ada di Papua telah membentuk pola kepemimpinan politik tradisional pula. Mansoben (disertasi 1994) menyebutkan ada empat pola kepemimpinan politik tradisional, yaitu; sistem kepemimpinan pria berwibawa, sistem kepemimpinan raja, sistem kepemimpinan Ondoafi dan sistem kepemimpina campuran. Kayapak dan Kopndaman adalah bagian dari kepemimpinan pria berwibawa (big man), artinya kekuasaan diperoleh melalui upaya-upaya pencapaian (achievmant). Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan melihat proses-proses politisasi etnis oleh elit-elit Muyu dan Wambon dan apa implikasinya terhadap relasi antar etnis. Dengan studi kasus pada relasi antar etnis Muyu dan Wambon di kabupaten Boven Digoel. Maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah melalui wawancara mendalam (indepth interview) dengan beberapa responden, yaitu masyarakat, tokoh masyarakat, agama, adat dan elit-elit politik. Observasi dilakukan juga untuk melihat fenomena yang terjadi di kabupaten Boven Digoel. Selain data wawancara dan observasi, data dari BPS dan BAPPEDA kabupaten Boven Digoel dipergunakan untuk melihat pesebaran etnis. Dan dokumen lain yaitu nama-nama anggota DPRD yang diperoleh dari kantor Sekretariat Dewan serta data pejabat eselon II dan III yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Boven Digoel). (Hasil penelitian ini ditemukan bahwa elit-elit Muyu maupun Wambon menggunakan etnis sebagai kekuatan politik dalam arena perebutan kekuasaan di kabupaten Boven Digoel. Dimana kayapak sebagai simbol etnis ditampilkan oleh elit-elit Muyu, sebagai bentuk hegemoni dengan menjustifikasikan ketidakmampuan elit-elit Wambon. Sementara elit-elit Wambon memobilisasi etnis sebagai kekuatan politik dengan membangun loyalitas dan sentiment etnis. Dominasi etnis Muyu dan ketidakmampuan etnis Wambon menjadi isu sentral, disamping isu-isu ekonomi, sosial budaya dan politik. Selain partai politik, elit-elit Wambon menggunakan lembaga adat dengan membangun gerakan Wambon Bersatu (WAMBERS) dan gerakan SORANDA sebagai mesin politik dalam mendorong isu-isu sentimen terhadap elit-elit Muyu. Isu OPM juga dipergunakan untuk mendeskreditkan elitelit muyu. Sementara sarana yang tersedia seperti, birokrasi, partai politik dan pasar tidak dimaksimalkan oleh elit-elit Muyu, termasuk lembaga adat karena nuansa individualis yang menjadi budaya dasar etnis Muyu). Persaingan antar elit-elit Muyu dan Wambon yang terjadi di kabupaten Boven Digoel tidak hanya persaingan perebutan kekuasaan semata tetapi juga bagian dari persaingan identitas antara etnis Muyu dan Wambon, Sehingga implikasinya terjadi disharominasi (konflik) antar etnis Muyu dan Wambon. Konflik yang terjadi antara kedua etnis di kabupaten Boven Digoel, selain disebabkan oleh faktor internal, juga oleh faktor eksternal, yaitu keterlibatan pihak ketiga. Sebut saja keterlibatan etnis Toraja bertujuan untuk memperluas kekuasaan paska pemekaran. Etnis Kei pun terlibat di sana. Keterlibatan mereka bertujuan mengambil kembali peran mereka setelah para guru Kei diusir keluar dari daerah Muyu pada tahun 1940-an. Pihak TNI/POLRI juga terlibat dalam konflik itu untuk memperkuat bisnis mereka

This research explores how does the processes of politicization of ethnicity by elites of Muyu and Wambon and what does the implications for inter-ethnic relations, Muyu and Wambon in Boven Digoel district. The diversity of cultures and ethnic groups in Papua has been the traditional pattern of political leadership as well. Mansoben (dissertation 1994) said there are four traditional patterns of political leadership, namely authoritative system of male leadership, the King system of leadership, the Ondoafi System of Leadership, the mixture system of leadership. The Kayapak and the Kopndaman are part of the authoritative male system of leadership (big man). It means that the power is obtained through the effort of achievement. This research is a descriptive qualitative study to look on the processes of politicization of ethnicity by the elites of Muyu and Wambon; and the implications for interethnic relations. It is a study case on inter-ethnic relations among Muyu dan Wambon in Boven Digoel district. Then, the metodes of the research are in-depth interviews and obeservation. The in-dept interviews is used to some respondents, the community, community leaders, religious, traditional and political elites. The observation is used to see the phenomena that occured in the Digoel district. The research also used some datas from the BPS and the BAPPEDA of Digoel district to see spreading of the ethnicity. And the other document is names of legislators that obtained from the office of the Secretariat of the Council, and some datas of echelon II and III officer are obtained from the Regional Personnel Agency of Boven Digoel district. The results of this study is founded that elites of Muyu and Wambon used ethnic as a political force in the political field to struggle for power in Boven Digoel Digoel district. The Kayapak as a symbol in Muyu is shown by elites of Muyu, as a hegemony, to justify the inability of elites of Wambon. While the elites of Wambon mobilized the political force of Wombon to build loyalty and sentiment of ethnic. The domination of Muyu and inability of Wambon became a central issue, in addition to economic, social, cultural and political issues. The Wambon elites used political parties and indigenous institutions by building a Unified Movement of Wambon (WAMBERS) and SORANDA as a political machine in promoting issues of sentiment against elites of Muyu. The issue of OPM is also used to discredit the elites of Muyu. While the facilities such as bureaucracy, political parties and the market are available but not maximized by elites of Muyu, including the traditional institutions of Muyu because the nuances of a culture of individualism in Muyu ethnic as basic of attitude. The Competition among elites of Muyu and Wambon that occurred in the Boven Digoel district was not a competition or struggle for getting power itself but also as a part of getting the identity of Muyu and Wambon. The implication of it was disharominy (conflict) among them. The conflict among them is caused by two factors, internal and external. The external factor is third side. They are Toraja, Kei ethnics and TNI/Police. The Tojara is involved into the conflict to expand their role in economic area. The Kai is involved into the conflic to take back their role in social, politic and beurocracy area after the Kei teachers avicted from the region of Muyu in 1940s. The TNI / police are also involved in the conflict to strengthen their business.

Kata Kunci : Kayapak dan Kopndaman, politisasi etnis, konflik etnis