EVALUASI PENATAUSAHAAN ASET TETAP PEMERINTAH KOTA PADANG

RASYIDAH MUSTIKA, Dr. Bambang Riyanto L.S., M.B.A.,

2012 | Tesis | S2 Ilmu Akuntansi/Akuntansi Terapan

Penelitian ini dilatar belakangi ketidaktertiban dalam pelaksanaan prosedur penatausahaan aset/barang milik daerah yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan, menyebabkan pemerintah daerah kesulitan untuk mengetahui secara pasti aset yang dikuasai/dikelolanya, sehingga aset-aset yang dikelola pemerintah daerah cenderung tidak optimal dalam penggunaannya. Adanya indikasi belum optimalnya penatausahaan aset/barang milik daerah, berpengaruh terhadap keakuratan nilai aset di neraca pemerintah daerah, padahal keakuratan nilai aset ini sangat mendukung dalam pemberian opini BPK. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian penatausahaan aset tetap di Pemerintah Kota Padang terhadap penatausahaan berdasarkan Permendagri 17 Tahun 2007 dan kendala dalam penatausahaan aset tetap Pemerintah Kota Padang. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan teknik analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Evaluasi yang dilakukan adalah dengan mengevaluasi pelaksanaan pembukuan aset tetap, inventarisasi aset tetap, pelaporan aset tetap dan kelengkapan pengisian dokumen aset tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kota Padang belum dapat mencapai derajat kesesuaian sebesar 100%, karena rata - rata baik evaluasi pembukuan, inventarisasi, pelaporan maupun kelengkapan pengisian dokumen menghasilkan derajat kesesuaian sebesar 62% atau termasuk kategori sesuai terhadap Permendagri No 17 Tahun 2007, tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Belum maksimalnya pelaksanaan penatausahaan di Pemerintah Kota Padang, disebabkan karena masih banyaknya kendala dalam penatausahaan tersebut, yaitu, keterbatasan data pendukung aset tetap, sosialisasi peraturan tentang penatausahaan aset masih lemah, keterbatasan Sumber Daya Manusia, kurangnya kompensansi yang memadai terhadap kesejahteraan pegawai di bidang penatausahaan aset.

The background of the research was the disorder in the procedures implementation of the administration assets/property of the a regionsuch as accounting, inventory, and reporting causes difficulties for local governments to know for certain assets that is owned/managed by them, so that the assets managed by local governments tend to be unoptimal on its use. The indication of it, affect the accuracy of the balance sheet value of assets in local government, whereas the accuracy of the asset value is very supportive in BPK’s giving opinions. This research aims to evaluate the suitability of fixed assets on government administration of Padang city concerning the administration by Permendagri 17 on 2007 and the constraints of fixed assets in the administration of the Padang City. This research is a case study with a descriptive analysis techniques. Data collection techniques are by interview, observation and documentation. The evaluation is to evaluate the implementation of fixed asset accounting, fixed asset inventory, fixed asset reporting, and completeness of filling fixed asset documents. The result shown that the administration of fixed assets of Padang City have not achieve yet the degree of compliance in about 100%, because the average both evaluation of the accounting, inventory, reporting and completeness of the filling documents produced the degree of conformity in about by 62% or categorized as suitable category of Permendagri No. 17 on 2007, about guidelines for the technical management of the region’s property. Un-maximum implementation of the government administration of Padang city is because there are many obstacles in the administration, such as limited data that support the fixed assets, socialization of the administration of the assets that is still weak, the limitation of human resources, and lack of adequate compensation for the welfare of employees in the field of assets administration.

Kata Kunci : Evaluasi, Penatausahaan Aset Tetap, Pengelolaan Barang Milik daerah, Permendagri 17 Tahun 2007.