KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI MALAYSIA : TINJAUAN PERAN PEMERINTAH DAN MIGRANT CARE

Lela Kusuma Sari, Ririn Tri Nurhayati, SIP. MA.

2012 | Tesis | S2 Ilmu Politik/Hubungan Internasional

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan yang dihadapi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, termasuk didalamnya mengetahui ketidakefektifan peran pemerintah dalam melaksanakan perlindungan terhadap TKI, peran dan tindakan Migrant Care dalam upayanya mendorong pemerintah menyelesaikan permasalahan tindakan kekerasan terhadap TKI di Malaysia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan secara sistematis mengenai peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada TKI dan peran serta tindakan Migrant Care dalam mendorong Pemerintah menyelesaikan permasalahan tindakan kekerasan terhadap TKI di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status TKI sebagai pahlawan devisa tidak sebanding dengan perlindungan yang didapatkan selama berada di negara penempatan, khususnya di Malaysia. Hal ini tercermin dari maraknya kasus-kasus penyiksaan dan tindakan kekerasan terhadap TKI di Malaysia. Permasalahan TKI tersebut sebenarnya bermula dari dalam negeri Indonesia sendiri, seperti proses pengurusan untuk menjadi TKI yang dianggap rumit dan berbelit-belit, sehingga banyak calon TKI menggunakan jalan pintas melalui jasa percaloan atau tekong yang dianggap lebih mudah dan cepat meskipun berstatus sebagai TKI ilegal. Selain itu, rendahnya pendidikan sebagian besar TKI juga dianggap rentan sebagai sasaran eksploitasi dan timbulnya berbagai kasus tindakan kekerasan. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang mengatur secara khusus tentang TKI di luar negeri dan moratorium TKI ke Malaysia, namun upaya tersebut tidak efektif dijalankan dan belum menyentuh akar persoalan yang mendasar dalam memberikan perlindungan kepada TKI. Ketidakefektifan peran Pemerintah tersebut tercermin dari semakin banyaknya kasus-kasus tindakan kekerasan terhadap TKI di Malaysia. Selain itu, kurangnya koordinasi antar instansi terkait yang mengurusi TKI, dan lemahnya diplomasi yang dilakukan pemerintah dalam hal perlindungan terhadap TKI, sehingga posisi tawar Indonesia sangat lemah terhadap Malaysia. Di samping itu, Pemerintah hanya memberikan perhatian dan tekanan ketika masalah TKI mencapai klimaks dan menjadi headline di berbagai media massa. Peran dan tindakan Migrant Care dalam mendorong pemerintah menyelesaikan permasalahan tindakan kekerasan terhadap TKI di Malaysia, diantaranya melakukan advokasi kepada para TKI yang menghadapi kasus-kasus tindakan kekerasan di Malaysia. Mendesak Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Indonesia membuat bilateral agreement yang komprehensif mengenai perlindungan buruh migran Indonesia di Malaysia. Selain itu, Migrant Care mendesak Pemerintah Indonesia secara intensif melakukan advokasi dan monitoring setiap proses hukum atas kasus-kasus yang menimpa TKI, dan tetap memperkuat upaya diplomasi. Di samping itu, mendesak Pemerintah untuk melaksanakan rativifikasi Konvensi PBB tahun 1990 tentang Perlindungan Hak Buruh Migran dan Keluarganya dan amandemen Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

The study intends to recognize the role of Indonesian Government to handle the problems of The Indonesian migrant worker (TKI) in Malaysia might face, including to analyzee the Government policyiesin managing migrant workers issues in Malaysia, and the participation of migrant care to supporting the government of solving and dealing with Indonesian migrant workers problems in Malaysia. The study is using descriptive research method with qualitative approach. This method is systematically used to describe the role of Indonesian government in concerning migrant workers issues, roles and activities of Migrant Care as government supporter, which in concerned with the problems of The Indonesian migrant worker in Malaysia. The study shows that status of migrant workers as foreign exchange earned heroes do not suitable with the protection acquired during their stay in the country of placement, particularly in Malaysia. Reflected by the rampant cases of abuse upon Indonesian migrant workers in Malaysia. The real problem of the Indonesian migrant worker stems from their status within Indonesia itself, such as the process to be migrant workers are considered complicated, many applicants might using the shortcut through brokering service or called by tekong. Which whose considered easier and faster even though as their status as illegal migrant worker. This might be affected by low educated workers, are also considered vulnerable as the target of exploitation and other violence. Although the government had issued a specific regulations on Indonesian migrant workers and other moratoriums to Malaysia. But after all, it was nothing and hasn’t rooted to the very basic of issues. Ineffectively of government had reflected as the violence case of migrant workers in Malaysia. As also, weakness in institution relations and coordination on working these issues, and failing diplomacy therefore resulting Indonesia bargaining position in this case. Government would only turn their heads on to when migrant worker issues have risen to climax and becoming headline in all over the media. Role and actions that Migrant Care using to supporting the government this case, such as advocating to migrant workers whom facing this abusive terror in Malaysia. Urging Malaysian and Indonesian governments to sign a bilateral agreement upon Indonesian migrant workers protection in Malaysia. As also, pushing Indonesian government to intentionally advocating and monitoring every law suit that entrapping migrant workers as much as enhancing the diplomatically way. And creating an environment in which government would ratify UN Convention in 1990 on Protection of migrant workers and their families, and amandment of Law 37 of 2004 about Migrant workers placement and their protection abroad.

Kata Kunci : Kebijakan Perlindungan TKI, peran Pemerintah dan Migrant Care