ASSESSING FINANCIAL SUSTAINABILITY AND COMMUNITY PARTICIPATION OF WATER SUPPLY AND LATRINE PROJECTS IN LOW INCOME COMMUNITIES OF BIMA MUNICIPALITY, INDONESIA

ADHI AQWAM, Prof. DR. R. Rijanta, M.Sc

2012 | Tesis | S2 Magist.Prnc.Kota & Daerah

on Permasalahan penyediaan pelayanan air bersih dan sanitasi pada daerah masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Bima dicirikan dengan tidak adanya jaminan financial bagi operasional dan pemeliharaan pasca k struksi. Hal ini disebabkan karena kurangnya sumber pendanaan akibat penentuan tarif yang tidak tepat sehingga kemudian dana yang terkumpul dari masyarakat pemanfaat tidak dapat menutupi keseluruhan biaya operasional dan pemeliharaan, serta terbatasnyanya pengetahuan dan ketrampilan dari anggota pengelola dalam mengatur pelayanan tersebut. Factor penyebab lainnya adalah kurangnya partisipasi masyarakat selama proyek berjalan sehingga mengakibatkan rendahnya keinginan untuk menggunakan, membayar dan memelihara pelayanan air bersih dan sanitasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menilai keberlanjutan finansial dan tingkat partisipasi masyarakat dalam proyek penyediaan MCK (mandi, cuci dan kakus) yang dilaksanakan pada 2 (dua) daerah masyarakat berpengahsilan rendah di Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia pada tahun 2009 lalu. Penilaian terhadap keberlanjutan finansial dilakukan dengan menggunakan kerangka teori yang diperkenalkan oleh Montgomery et.al (2009) sedangkan tingkat partisipasi masyarakat menggunakan kerangka teori yang diperkenalkan oleh Wates, 2000. Konsep dimensi partisipasi oleh Cohen and Uphoff, (1990) juga digunakan untuk mengidentifkasi proses partisipasi dan pengaruhnya terhadap keberlanjutan finansial. Tipe penelitian ini adalah “exploratory” and strategi penelitian yang digunakan adalah survei. Data dikumpulkan melalui survey lapangan dan dianalisis dengan menggunakan kerangka teori yang telah disebutkan. Penelitian ini menemukan bahwa keberlanjutan finansial dan tingkat partisipasi masyarakat yang terjadi pada kedua komunitas tersebut berbeda. Terdapat 7 (tujuh) faktor pendukung bagi keberlanjutan finansial yang telah diuji pada kedua proyek tersebut. Hasil penelitian dijelaskan sebagai berikut: Kondisi ini berbeda dengan masyarakat di  Pada Binabaru, hampir keseluruhan faktor pendukung tidak terjadi. Factor pendukung yang ada hanyalah suku cadang yang dapat diakses dengan baik maupun monitoring and evaluasi terhadap operasional dan pemeliharaan MCK tersebut. Akan tetapi, pelayanan tersebut belum memiliki tenaga teknis local dan kurangnya monitoring dan evaluasi oleh dinas Pekerjaan Umum. wilayah Tanjung, dimana terdapat keseluruhan factor pendukung tersebut. Meskipun masyarakat tidak terlibat secara langsung dalam proses monitoring dan evaluasi. Sedangkan di  Di Binabaru, iuran rumah tangga pemanfaat tidak dapat menutupi biaya operasional dan pemeliharaan MCK tersebut, bahkan tidak mencukupi untuk membayar tagihan listrik bulanan, sehingga kemudian tidak ada keberlajutan finansial. Tanjung, iuran rumah tangga pemanfaat dapat menutupi biaya operasional dan pemeliharaan MCK tersebut, bahkan selalu lebih dari cukup untuk membayar tagihan listrik dan pemeliharaan bulanan, sehingga kemudian ada keberlajutan finansial.  Tingkat partisipasi masyarakat pada proyek di Binabaru lebih rendah dibandingkan dengan proyek di Tanjung. Di Binabaru tingkat partisipasi hanya terbatas pada level “informasi” dimana penyedia MCK (pemerintah dan kontraktor) bekerja sendiri pada tahap perencanaan dan pelaksanaan sedangkan masyarakat hanya disosialisasikan. Sedangkan di Tanjung tingkat partisipasi masyarakat baik pada tahap inisiatif, perencanaan maupun pelaksanaan didominasi oleh level “kemitraan” dimana masyarakat melaksanakan bersama dengan penyedia (PNPM-P2KP). Penelitian ini juga menemukan bahwa proses partisipasi yang ada terjadi dengan baik dan secara langsung oleh masyarakat. Di  Binabaru, tingkat partisipasi masyarakat yang rendah telah menyebabkan tidak adanya hampir keseluruhan factor pendukung yang berakibat pada tidak adanya keberlanjutan financial dalam pengelolaan MCK tersebut. Sedangkan di Tanjung, tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi telah menyebabkan adanya keseluruhan factor pendukung sehingga menjamin adanya keberlanjutan financial dalam pengelolaan MCK tersebut. Sebagai kesimpulan, berdasarkan hasil yang ada penelitian ini menerima hipotesis yang telah diajukan sebelumnya bahwa “semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat memberikan keberlanjutan financial yang lebih baik dalam proyek penyediaan MCK pada masyarakat berpenghasilan rendah”.

Problems of water and sanitation services provision in the low income community in Bima Municipality is characterized with the uncertainty of financial sustainability for operating and maintaining after being constructed. Several factors possibly raised that leads to this problem, such as: lack of financial source due to lowest level of tariff policy where income collected from user fees cannot cover the all the operational and maintenance cost and limited knowledge of the local water and latrine committee in managing the services. Lack of community participation during the project possibly another cause that influence the willingness to use, pay, and maintain service This research aims to assess the financial sustainability and community participation level in water supply and latrine (WS&L) projects done in two low income communities of Bima Municipality, West Nusa Tenggara Province, Indonesia in 2009. The assessment of financial sustainability of the projects used the framework given by Montgomery et.al (2009) while Community participation level was assessed using the framework given by Wates, 2000. Additionally, the concept of dimension of participation introduced by Cohen and Uphoff, (1990) was also used to identify process of participation and its influence to financial sustainability. The type of research was exploratory and the research strategy used was survey. The data was collected through fieldwork and analyzed using the frameworks mentioned. This research found that financial sustainability and community participation level occurred in both communities were different. Seven enabling factors contributing to financial sustainability which had been tested in both projects can be explained as follows:  In Binabaru, most of enabling factors did not exist. Enabling factors existed in Binabaru are only accessible spare parts and monitoring and evaluation for operational and maintenance of the service. However, the service still do not have local technical expert and public works agency do not regularly monitor and evaluate it. In contrast, all enabling factor existed in Tanjung. Although households do not involved directly in monitoring and evaluation of the service, PNPM-P2KP and BKM do the monitoring and evaluation with good follow up.  In Binabaru, user fees collected from the household cannot cover operational and maintenance cost of the WS&L service. Revenue collected is not adequate even to pay for the electrical bill of the services. Therefore, the WS&L service is not financially sustainable. Meanwhile in Tanjung, user fees collected from the household can cover operational and maintenance cost of the WS&L service. Revenue collected is even more than the cost for electrical bill and maintenance of the services. Therefore, the WS&L service is financially sustainable.  The level of community participation in Binabaru Project is lower than in Tanjung project where in Binabaru were dominated by level of “information” where the provider acted alone in planning and implementation phases and community was only informed. In fact, participation process in Binabaru was limited during all phases including initiative, planning and design, implementation, and maintenance. Meanwhile, in Tanjung community participation level in initiative, planning and implementation phases were dominated by level of “partnership” where community acted jointly with provider. It was also found participation process in Tanjung was deliberatively and successfully done directly by the community. In Binabaru, low community participation level had influenced the absence of most enabling factors which had lead to financial unsustainability of the service while in Tanjung, high community participation level had ensured the existence of enabling factors which in following ensured the financial sustainability of the service. In conclusion, based on those results, this research accepts the hypothesis where “higher community participation level gives more financial sustainability of water supply and latrine project”.

Kata Kunci : keberlanjutan finansial, partisipasi masyarakat, penyediaan air bersih, sanitasi, masyarakat berpenghasilan rendah.