DESENTRALISASI PENDIDIKAN (Studi tentang Kebijakan Penganggaran Sektor Pendidikan di Kabupaten Sarmi Tahun 2010)

Melkisedek Sabarofek, S.Pd., Dra. Ratnawati, SU.

2012 | Tesis | S2 Ilmu Politik minat Politik Lokal & Otonomi Daerah

Kebijakan-kebijakan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah terkadang hanya mau menunjukan bahwa pemerintah sangat memperhatikan kondisi pembangunan di Daerah. Namun yang terjadi adalah kebijakan yang sudah dibuat tersebut tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut yang terjadi dengan sektor pendidikan di Kabupaten Sarmi. Kebijakan Pendidikan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Kabupaten Sarmi tidak dilaksanakan. Oleh karena kebijakan pendidikan yang dibuat tidak didukung dengan kebijakan anggaran yang memadai. Hal ini sangat ironis, karena pendidikan merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Sarmi yang diprioritaskan dalam pembangunan daerah sehingga menjadi problem. Hal ini yang terjadi di Kabupaten Sarmi dengan problematika pendidikan yang sangat komplek. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan secara singkat di atas, maka pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kebijakan penganggaran di sektor pendidikan?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah prioritas pendidikan sebagaimana visi pemerintah kabupaten sarmi benar-benar dilaksanakan dengan dukungan anggaran yang diperlukan. Melalui penelitian kualitatif yang penulis lakukan dengan berbagai macam tehnik pengumpulan data termasuk observasi dan wawancara mendalam dengan berbagai narasumber baik dari eksekutif, legislatif dan para pemangku pendidikan lainnya. Penulis berkesimpulan bahwa kemajuan pendidikan di Kabupaten ini sulit dicapai. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa kebijakan penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Sarmi tidak dilakukan secara transparan dan melalui mekanisme yang terbuka. Kebijakan anggaran bersifat top down tanpa melibatkan dinas pendidikan dan pemangku kepentingan pendidikan yang lain. Karena proses kebijakan anggaran yang dilakukan tersebut tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, mulai dari musrenbang desa sampai dengan musrenbang tingkat SKPD. Kemudian peran dan pengaruh Bupati sangat menentukan dalam setiap proses-proses yang berhubungan dengan kebijakan anggaran dan dilain pihak kualitas SDM aparatur pemerintah daerah yang masih lemah. Hal tersebut disebabkan karena, aparatur pemerintah yang berada di dalam Dinas Pendidikan tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Akhirnya semua persoalan tersebut berdampak kepada kemajuan sektor pendidikan di Kabupaten Sarmi. Dampak tersebut bisa dilihat dari kondisi dan perkembangan pendidikan di Kabupaten Sarmi. Pertama, kondisi saran dan prasarana pendidikan yang masih sangat minim dan mengalami kerusakan sehingga kurang menunjang proses belajar mengajar. Kedua, program pengembangan kurikulum yang tidak dilaksanakan. Ketiga, program pengadaan guru baru juga tidak dilaksanakan. Keempat, program alokasi anggaran tambahan bagi sekolah-sekolah juga tidak dilaksanakan. Pada akhirnya karena program-program tersebut tidak dilakukan maka pembangunan bidang pendidikan menjadi terhambat. Penyebab yang utama karena kebijakan anggaran pemerintah daerah kabupaten sarmi tidak memprioritaskan bidang pendidikan dengan kata lain kebijakan anggaran yang dilaksanakan tidak berpihak pada sektor pendidikan.

Development policies established by governments sometimes can show the level of the development in the region. In fact, the policy has been made can not be implemented. In this case, it takes the education sector of District of Sarmi. Education policy made by government to address the education issues in the District of Sarmi has not been implemented. Therefore, education policies are not supported with adequate budgetary policy. Ironically, education is one of the Sarmi Government's policies which prioritized in regional development. It becomes the very complex problems of education in District of Sarmi. Based on the background described above, the research questions formulated in this study were: how budgetary policy in the education sector. This study aims to determine the Sarmi government's vision of education as a priority with the necessary budgetary support. Through qualitative research with various data collection techniques including observation and interviews with various informants from executive, legislative and other education stakeholders. The author concludes that the progress of education in the district is difficult to achieve. The results also showed that the budgetary policy which conducted by the local government and has been conducted without transparent and open mechanism. Top-down budget policy without involving the education and other education stakeholders. This caused by budget policy process which not in accordance with existing mechanisms, from village musrenbang and SKPD musrenbang levels. Secondly, the role and influence of Regents is crucial in this processes related to budget policy and finally, the quality of human resources on the official local government were still weak. This was caused by government officials of Department of Education incapable to carry out their duties and responsibilities. Eventually, these issues affect the progress of the education sector in the District of Sarmi. The impact was evident from the condition and progress of education in the location. Firstly, the advice and education infrastructure was lack and damaged, therefore, it become a limited support for the learning process. Secondly, the implemented curriculum development program. Thirdly, the procurement program of new teacher was also not implemented. Fourth, an additional budget allocation program for schools was not existed. Finally, since this program has not been implemented, then, the development of education was obstructed. It was caused by Sarmi local government budgets do not prioritize education, in other words, budgetary policies are not implemented to favor the education sector.

Kata Kunci : Desentralisasi Pendidikan, Kebijakan Pendidikan, dan Kebijakan Anggaran