PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DALAM HAL KREDIT DILUNASI SETELAH PENGUMUMAN LELANG

Pribadhi Bagus Dewa K, Sularto, S.H., C.N., M.Hum.

2012 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan yang dijadikan dasar bagi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta untuk tetap melaksanakan lelang meskipun debitur telah melunasi hutangnya setelah dilakukan pengumuman lelang eksekusi, serta pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan sesuai Pasal 20 ayat (5) UUHT oleh Bank Perkreditan Rakyat Danagung Ramulti pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta. Penelitian tentang Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Dimana Kredit Yang Dijaminkan Dengan Hak Tanggungan Dilunasi Setelah Pengumuman Lelang Dilaksanakan merupakan penelitian hukum yang yuridis empiris, dimana lebih menekankan pada penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan dilengkapi dengan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian lapangan (field research) maupun penelitian kepustakaan (library research) dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan lelang eksekusi yang telah diumumkan di surat kabar harus tetap dilaksanakan karena berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ditentukan bahwa lelang yang dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan putusan/penetapan lembaga peradilan atau atas permintaan penjual. Dalam kasus debitur telah melakukan pelunasan terhadap utangnya setelah dilakukan pengumuman lelang eksekusi, maka lelang tetap akan dilaksanakan karena tidak adanya penetapan lembaga peradilan atau permintaan pembatalan dari pihak penjual. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 (UUHT) yang menentukan bahwa pelaksanaan lelang dapat dihindarkan dengan adanya pelunasan utang oleh debitur sampai saat pengumuman lelang diterbitkan.; (2) Lelang eksekusi Hak Tanggungan sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUHT telah dilaksanakan oleh PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Danagung Ramulti dengan bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta pada tanggal 9 Desember 2008 dengan Pejabat Lelang Sri Wahyuni, SH. Sehubungan dengan telah dilunasinya hutang oleh debitur sebelum pelaksanaan lelang maka lelang tetap dilaksanakan dan dibuat risalah lelang dengan dicantumkan dalam risalah tersebut suatu keterangan “Dalam pelaksanaan lelang ini tidak ada yang mengajukan penawaran”.

The objective of this research is to understand and discover consideration that based for National Wealth and Auction Services Office (KPKNL) of Yogyakarta to fulfill implementation of the auction although the debtor has paid his debt after the auction’s announcement. Further more, it also criticized about implementation of the auction execution based on Burden Right as ruled at section 20 subsection (5) UUHT by Bank Perkreditan Rakyat Danagung Ramulti at the National Wealth and Auction Services Office (KPKNL) of Yogyakarta. In addition, this research is an empiric judicial law research that is emphasized into field research to obtain primary data and completed with secondary data which is obtained from library research. Moreover, both of the data are analyzed qualitatively. Generally, reseacher discovers two points in this research. For the first, the implementation of auction thta has been announced at newspaper must be implemented consistently because based on the Minister of Treasury rule Section 14 subsection (1) Number 40/PMK.07/2006 about Instruction of Auction Implementation, it is ruled that tha auction that will be implemented can be canceled only with the judgement/decision of law department or with the seller demand. In the case of debt that has been paid by the debtor after the announcement of auction, the auction will still be implemented because the inexistence of law department’s judgement or the request of the seller. It is also appropriate with section 20 subsection (5) of law number 4 year 1996 (UUHT) that determine about auction implementation cancellation with the existence of debt finishing by the debtor until the time of auction announcement is issued; secondly, the Auction of Burden Right execution as appropriate with section 20 subsection (5) of UUHT has been implemented by PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Danagung Ramulti with the help of National Wealth and Auction Services Office (KPKNL) of Yogyakarta at December 9th, 2008 with Sri Wahyuni, SH as the auction officer. So that, since the debtor has made all the payment before the auction will still be conducted and reported with an information attached that: ”In the implementation of this auction there isn’t anyone who propose offering.

Kata Kunci : Lelang Eksekusi, Hak Tanggungan