URGENSI KEWENANGAN CONSTITUTIONAL COMPLAINT SEBAGAI UPAYA MEMPROTEKSI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA INDONESIA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Meggi Salay, Joko Setiono, S.H., M.Hum.

2012 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penulisan tesis ini berjudul ”Urgensi Kewenangan Constitutional Complaint Sebagai Upaya Memproteksi Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai permasalahan yang diteliti penulis yaitu : 1. Apakah urgensinya kewenangan Constitutional Complaint untuk dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi ?, 2. Bagaimanakah sinkronisasi Constitutional Complaint dengan negara hukum Indonesia ?, 3. Apakah Constitutional Complaint diperlukan dalam konstitusi Indonesia untuk menjaga secara hukum martabat yang dimiliki Warga Negara Indonesia yang tidak boleh diganggu gugat oleh tindakan kekuasaan negara ? Cara mencari data yang dibutuhkan yaitu dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan Pusat Penelitian Mahkamah Konstitusi sebagai perwakilan dari Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Moh. Mahfud. MD. Kesimpulan penulis yaitu, berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24 C UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus mengenai Constitutional Complaint. Apabila pemerintah tidak memberikan kewenangan ini kepada Mahkamah Konstitusi maka pelanggaran hak – hak konstitusional warga negara akan terus terjadi artinya pemerintah masih bertindak sewenang – wenang terhadap warga negaranya dan dalam praktek kehidupan bernegara kita kekuasaan eksekutif atau pemerintah sangat besar dan tidak ada upaya hukum yang maksimal untuk dapat melawan tindakan pemerintah yang melanggar hak – hak kostitusional warga negara. Hal ini sangat jauh berbeda dengan Konstitusi di Jerman yang sudah mengatur mengenai Constitutional Complaint di dalam konstitusinya sejak tahun 1969.

This minithesis entitled “The Urgency of Constitutional Complaint Authority as Effort to Protect Constitutional Rights of Indonesian Citizen by Constitutional Court.” The purpose of this research was to know and gain data concerning on the problem studied by authors, i.e.: 1) What is the urgency of Constitutional Complaint authority owned by Constitutional Court?, 2) How is the synchronization of Constitutional Complaint by Indonesia legal state?, 3) Whether Constitutional Complaint is needed by Indonesian Citizen of which can not be disturbed by the action of state’s authority? The way of finding out necessary data was by conducting interview directly to Research Centre of Constitutional Constitution as the representative of Head of Constitutional Court Mr. Moh. Mahfud, MD. The conclusion of the author is, based on the authority given to Constitutional Court based on the Article 24 C of Constitution of 1945, thus Constitutional Court has no rights to examine and decide on Constitutional Complaint. In the case government gives no such kind of authority to Constitutional Court thus the violation of constitutional rights of citizen will keep on going; it means the violation towards constitutional rights of citizen will always happen. It means the government still act arbitrarily towards its citizen and in practice of our state life, the executive authority or government is very great and there is no maximal legal effort of which is able to against the governmental action of which violating the constitutional rights of citizen. It is very different to Constitution in Germany of which has been regulated on Constitutional Complaint in its constitution since 1969.

Kata Kunci : Constitutional Complaint, Mahkamah Konstitusi, Hak Konstitutional Warga Negara.