Laporkan Masalah

RISIKO DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) AKIBAT FORCE MAJEURE DI BANK RAKYAT INDONESIA UNIT CANGKRINGAN

Sidik Purnomo Jati, Taufiq El Rahman, SH., M.Hum

2012 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan penelitian ini adalah risiko yang dihadapi oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Cangkringan apabila terjadi force majeure pada pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan upaya hukum yang dilakukan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia Unit Cangkringan apabila terjadi force majeure pada pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR). Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan dengan menggunakan pedoman wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah risiko dalam hal terjadi force majeure pada pelaksanaan KUR oleh Bank BRI Unit Cangkringan adalah ditanggung oleh pihak Bank BRI Unit Cangkringan. Pihak bank tidak dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak debitur, dan debitur dalam hal ini tidak dapat dipersalahkan karena force majeur tersebut terjadi di luar dugaan kreditur maupun debitur dan tidak diatur dalam perjanjian sebelumnya. Risiko yang ditanggung oleh bank tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak debitur. Hal tersebut sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1245 KUHP Perdata. Upaya yang dilakukan oleh pihak Bank BRI Unit Cangkringan dalam hal terjadi force majeure pada pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUP) adalah dengan berdasarkan ketentuan PBI No.8/15/PBI/2006 dapat dilakukan upaya melakukan restrukturisasi bagi kredit yang terkena bencana namun masih memiliki prospek baik dan kredit hasil restrukturisasi ini ditetapkan dengan kolektibilitas lancar. Menaikkan batas penilaian kualitas aktiva produktif menggunakan satu pilar yaitu ketepatan pembayaran yang secara normal hanya kredit Rp. 1 miliar menjadi 5 miliar khusus bagi kredit terkait daerah bencana, dimingkinkan memberikan tambahan fasilitas kredit baru apabila diperlukan kepada debitur yang terkena dampak bencana.

This study is intended to reveal the risk faced by Bank Rakyat Indonesia Of Cangkringan Unit if force majeure occurs in the People Business Credit (KUR) agreement implementation and the legal action which is done by Bank Rakyat Indonesia of Cangkringan Unit side if force majeure occurs in the People Business Credit (KUR) agreement implementation. This is an empirical juridical study. The data used in this research is primary and secondary data. The primary data were obtained from the field research by using interview guide whereas the secondary data were obtained by literary research. The data analysis technique is using descriptive qualitative analysis. The results of this study is the risk in the event of force majeure on the implementation of KUR by Bank Rakyat Indonesia of Cangkringan Unit is borne by the Bank Rakyat Indonesia of Cangkringan Unit. The bank can not sue for damages to the debtor, and debtor in this case can not be blamed because of force majeure occurs unexpectedly creditors and debtors and not provided for in previous agreements. Risk borne by the bank can not be transferred to the debtor. This is in accordance with the provisions set forth in Civil Code Section 1245. Efforts made by the Bank Rakyat Indonesia of Cangkringan Unit in the event of force majeure on the implementation of the agreement People's Business Credit (KUR) is based on the provisions of PBI can No.8/15/PBI/2006 restructuring efforts for the affected credit but still have good prospects and the credit is determined by the restructuring of collectibility smoothly, raising the asset quality assessment using a single pillar, namely the timely payment of which is normally only to the credit of Rp. 1 billion to 5 billion of credit-related special disaster area, it is possible to give additional new credit facility as necessary to affected debtors.

Kata Kunci : Risiko, Forje Majeure, Bank Rakyat Indonesia Unit Cangkringan


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.