Kapasitas DPRD Mimika dalam Pengawasan terhadap APBD Kabupaten Mimika

Omaleng, Robby Kamaniel , Dra. Ratnawati, S.U.

2012 | Tesis | S2 Ilmu Politik minat Politik Lokal & Otonomi Daerah

Kapasitas DPRD dalam pengawasan APBD merupakan urgen untuk dikaji lebih lanjut baik secara normatif maupun praktis dalam kaitannya dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintaban dan pembangunan kabupaten. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan penelitian, yakni Bagaimana Kapasitas DPRD dalam Fungsi Pengawasan terhadap APBD Kabupaten Mimika. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya yang dilakukan DPRD Kabupaten Mimika dalam melaksanakan pengawasan tersebut pada dasarnya kurang berjalan dengan baik. Terdapat beberapa kendala, diantaranya masalab kewenangan DPRD yang masih terbatas untuk melakukan ekspansi dan akses kepada institusi yang berada di luar struktur DPRD, kualitas anggota DPRD dan dukungan masyarakat yang masih rendah serta limitasi alokasi APBD kepada anggaran satuan kerja DPRD. Saran yang sifatnya mendesak untuk perkuat kapasitas DPRD dalam fungsi pengawasan terhadap APBD, antara lain penataan kelembagaan yang masih lemah dan penegasan ruang lingkup kewenangan DPRD, peningkatan kualitas DPRD melalui penempatan tenaga-tenaga profesional, trampil dan merniliki kemampuan teknis dan skill manajemen seperti halnya pada dinas dan lembaga teknis daerah serta peningkatan alokasi anggaran untuk tiap-tiap komisi DPRD berdasarkan keputusan (Pagu) dan kapasitas potensial yang dimiliki. Kata Kunci : Kapasitas, Fungsi Pengawasan, APBD

Regional Legislative Parliament (DPRD) capacity to control the Budgeting District is the urgent thing for further analysis, both normative and practical in relation to the effectiveness of governance and development districts. This study was conducted to answer the research question, namely how the Regional Legislative Parliament Function Capacity to the Budgeting ofMirnika District. The results of this study showed that the supervision efforts being made by Regional Legislative Parliament of Mirnika Regency was basically not so good. There were several obstacles, including problems that limited the authority of Parliament to do the expansion and access to institutions outside the structure of parliament, the quality of local legislators and community support and the limitations of budgeting allocations to the parliament budgeting unit. Suggestions that were urgent to strengthen the capacity of Regional Legislative Parliament in the control function of the Budgeting District, namely institutional arrangements that were weak and the affmnation of the scope of authority of Regional Legislative Parliament, improving the quality of Regional Legislative Parliament through the placement of professionals, skilled, high technical capability and management skills as well as regional technical institutions and increasing the budgeting allocation for each committee in the Regional Legislative Parliament based on the decision (Pagu) and the potential capacity owned. Keywords : Capacity, Control Functions, Budgeting District

Kata Kunci : Kapasitas, Fungsi Pengawasan, APBD