ANALISIS BIAYA TRANSAKSI EKONOMI DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN BPHTB SEBAGAI PAJAK DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA

Agung Manggung, Dr. Poppy Ismalina, M.Ec.

2012 | Tesis | S2 Magister Ek.Pembangunan

Biaya transaksi ekonomi perpajakan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merealisasikan suatu kegiatan atau kumpulan kegiatan. Strategi yang akan diterapkan oleh organisasi atau institusi harus mempertimbangkan faktor biaya transaksi yang murah. Dengan kata lain organisasi harus melakukan pemilihan strategi kombinasi antara kegiatan dan biaya transaksi yang memberikan hasil optimal, yakni kegiatan yang menghasilkan outcome tinggi, dalam hal ini outcome yang tinggi adalah melebihi target penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi biaya transaksi ekonomi dalam pelaksanaan pengelolaan BPHTB sebagai pajak daerah di Kota Yogyakarta. Data dikumpulkan dengan melalui penyebaran kuesioner dengan menggunakan teknik purposive sampling dan juga dilakukan wawancara tak berstruktur. Untuk menganalisis faktor digunakan analisis faktor eksploratori dan untuk menganalisis hasil faktor digunakan analisis faktor deskriptif kualitatif. Prosedur yang digunakan dalam analisis faktor ini adalah sebagai berikut: merumuskan masalah, membuat matriks korelasi, menentukan jumlah faktor, rotasi faktor, interpretasi faktor, menentukan ketepatan faktor yang terbentuk. Hasil pengujian menunjukkan bahwa instrumen penelitian valid dan reliabel untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi biaya transaksi ekonomi dalam pelaksanaan pengelolaan BPHTB sebagai pajak daerah. Hasil analisis faktor yang dilakukan, menunjukkan bahwa terdapat 5 faktor yang mempengaruhi biaya transaksi ekonomi dalam pelaksanaan pengelolaan BPHTB sebagai pajak daerah di Kota Yogyakarta yaitu (1) faktor kemampuan dan perilaku petugas pajak serta fasilitas yang diterima dalam melaksanakan kontrak/surat keputusan, (2) faktor pelaksanaan regulasi/peraturan, (3) faktor keadaan/kondisi pelaksanaan pengelolaan pajak, (4) faktor ketidakpastian dalam pelaksanaan pengelolaan, (5) faktor tata kelola pungutan pajak.

Transaction cost economics of taxation is required to realize the cost of an activity or set of activities. The strategy will be implemented by the organization or institution must considering the factors are transaction costs low. In other words, the selection strategy of the organization should do a combination of activities and transaction costs that provide optimal results, the activities generate high outcome, in this case outcome of high was exceeded tax revenue plan. This research aims to analyze the factors are affecting the transaction costs economy economy in collection BPHTB as local taxes in the city of Yogyakarta. Data were collected through questionnaires using purposive sampling techniques as well as unstructured interviews were conducted. To analyze the the factors used exploratory factor analysis and to analyze the results of the factors analysis used factor analysis descriptive qualitative. The procedure used in the analysis of these factor were as follows: defining the problem, making the correlation matrix, determine the number factors, factor rotation, factor interpretation, determining the accuracy of the form factor. The test results showed that research instrument were valid and reliable to analyze the factors that affect the transaction costs economic in the implementation of the collection BPHTB as local tax. The results of factor analysis are conducted, that showed there are five factors affecting the transaction cost economics in the implementation of collection BPHTB as the local tax the city of Yogyakarta were: (1) factor skills and behavioral the tax officials and facilities received in executing the contract /letter of decision, (2) factor the implementation of regulation/legislation, (3) factor the state/condition of the implementation of tax collection, (4) factor the uncertainty in the implementation of collection, (5) factor the governance taxation.

Kata Kunci : biaya transaksi ekonomi, analisis faktor, BPHTB, kemampuan dan perilaku, fasilitas, kontrak, regulasi/peraturan, keadaan/kondisi pelaksanaan pengelolaan pajak, ketidakpastian, tata kelola pengelolaan pajak, Kota Yogyakarta